Pengacara Nurhadi Sebut Pengadilan In Absentia Tak Sesuai Hukum

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman (kiri), berjalan memasuki gedung KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan, Selasa, 6 November 2018. KPK juga telah memeriksa Nurhadi beberapa kali dalam proses penyidikan Edy Nasution. ANTARA

    Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman (kiri), berjalan memasuki gedung KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan, Selasa, 6 November 2018. KPK juga telah memeriksa Nurhadi beberapa kali dalam proses penyidikan Edy Nasution. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa Hukum mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Nurhadi, Maqdir Ismail, menilai pengadilan in absentia untuk kliennya tidak sesuai hukum. 

    “Enggak bisa karena nggak ada kerugian negara, kalau mau taat secara hukum. Kecuali kalau enggak peduli dengan aturan main dan hukum acara ya itu yang akan terjadi,” kata Maqdir kepada wartawan selepas acara diskusi Opini di Ibis Tamarin, Jakarta, Jumat 6 Maret 2020.

    Maqdir menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sabar dan menunggu hingga Nurhadi tertangkap. Menurut dia, bila sekarang ia belum ditemukan maka tak perlu didesak.

    Menurut Maqdir tidak semua pelanggaran hukum bisa diadili secara in absentia. Salah satu aturannya adalah pelanggaran yang menyebabkan kerugian terhadap nehara.

    “Betul, suap itu ada kategorinya, perbuatan yang bisa diadili secara in absensia dan tidak. Tidak semua perkara bisa diadili in absentia, ini diatur. Makanya yang diatur itu kalau ada kerugian keuangan negaranya,” kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Nurul Ghufron, mengatakan lembaga antikorupsi ini membuka peluang menyidangkan Nurhadi dan Harun Masiku secara in absentia. Kemungkinan itu akan dilakukan bila kedua tersangka korupsi itu tak kunjung tertangkap hingga naik ke tahap penuntutan.

    "Tidak menutup kemungkinan akan tetap kami lanjutkan persidangan dengan in absentia," kata Ghufron di kantornya, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020. Nurhadi merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung yang disangka menerima suap dan gratifikasi Rp 46 miliar terkait pengaturan perkara. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.