Beda dengan Wapres, Kemenkes: Sertifikat Bebas Corona Tak Berguna

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Maruf Amin ditemani sejumlah menteri dan kepala daerah menjawab pertanyaan wartawan di Pendopo Bupati Lebak, Banten, Kamis 30 Januari 2020. Maruf Amin menyebutkan pemulihan pascabencana longsor dan banjir bandang sudah dalam proses pelaksanaan seperti pembangunan 12 jembatan yang rusak, gedung sekolah, relokasi tempat korban bencana, dan kompensasi berupa uang tunai bagi korban yang ingin membangun kembali rumahnya. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

    Wakil Presiden Maruf Amin ditemani sejumlah menteri dan kepala daerah menjawab pertanyaan wartawan di Pendopo Bupati Lebak, Banten, Kamis 30 Januari 2020. Maruf Amin menyebutkan pemulihan pascabencana longsor dan banjir bandang sudah dalam proses pelaksanaan seperti pembangunan 12 jembatan yang rusak, gedung sekolah, relokasi tempat korban bencana, dan kompensasi berupa uang tunai bagi korban yang ingin membangun kembali rumahnya. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto menegaskan bahwa sertifikat bebas corona tidak berguna mengantisipasi penyebaran virus Corona di Indonesia. Pernyataan ini berbeda dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyatakan pemerintah akan menerapkan sertifikat bebas Corona untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

    "Tidak perlu, tidak ada gunanya surat keterangan bebas virus Corona itu. Enggak ada manfaatnya," ujar Yurianto di Kantor Presiden, Jakarta pada Jumat, 6 Maret 2020. Alasannya, wabah Corona bukan masalah orang per orang, tapi soal mengendalikan penyebaran virus di lingkungan masyarakat.

    Untuk itu, kata Yuri, institusi pemerintah atau lainnya tidak perlu meminta pegawainya yang telah melakukan perjalanan luar negeri untuk mendapatkan surat keterangan bebas Corona. Pemerintah, kata dia, akan menelisik jejak perjalanan orang-orang dari luar negeri sesuai dengan protokol kesehatan yang diberlakukan.

    Pemerintah juga akan mengawasi ketat mulai dari orang dengan pengawasan hingga suspect virus Corona. "Karena di global, penyakit ini tidak ada tanda-tanda klinis berat, hanya influenza ringan dan sedang," ujar Yuri.

    Pemerintah akan menanggung seluruh biaya perawatan orang yang berkaitan dengan Corona dimulai dari orang dalam pemantauan (ODP). ODP merupakan semua orang dari berbagai kewarganegaraan, yang baru berkunjung dari negara yang terpapar Corona atau yang terkait dengan orang yang terpapar Corona. “Mereka yang dalam ODP belum tentu terpapar dan hanya sebatas dipantau.”

    Jika ODP kemudian mengalami sakit atau gejala yang serupa, mereka akan dimasukkan ke dalam kategori pasien dalam pengawasan (PDP). Mereka umumnya sakit dengan gejala ke arah influenza, batuk, panas dan sesak.

    Jika pasien dengan gejala itu diduga kuat sudah melakukan kontak dengan pasien positif Covid-19, akan dinyatakan suscpect lalu kemudian dilakukan uji laboratorium. Hasil lab akan menunjukkan seseorang dengan kategori yang positif terpapar virus Corona atau tidak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.