TEMPO.CO, Jakarta - Setelah bertemu dengan elite Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan elite partainya kemungkinan akan segera bertemu Partai Amanat Nasional. Doli mengatakan saat ini kedua partai tengah berkomunikasi menjajaki rencana pertemuan itu. "Mungkin dalam waktu dekat," kata Doli kepada Tempo pada Kamis malam, 5 Maret 2020.
Doli mengatakan partainya memang mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan partai-partai lain, termasuk yang di luar pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dia mengatakan partai beringin merajut silaturahmi karena ingin perjalanan Indonesia selama lima tahun mendatang tetap kondusif.
Dia tak membantah atau membenarkan saat ditanya apakah pertemuan itu sekaligus lobi-lobi Airlangga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian terkait omnibus law. Bos partai beringin ini memang mengkomandoi penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja yang merupakan janji politik Presiden Jokowi.
"Tidak secara spesifik untuk itu (melobi). Seperti yang saya sampaikan, lebih ke menciptakan suasana kondusif.” Bangsa, kata dia, memerlukan itu untuk menjalankan agenda penting pemerintahan.
Airlangga bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis malam, 5 Maret 2020. Dalam persamuhan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat itu, Airlangga menyampaikan agenda pemerintahan Jokowi, termasuk ihwal omnibus law RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan.
Sebelumnya Airlangga juga bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman dan jajaran partai dakwah. Pertemuan pada 25 Februari itu berlangsung di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat. Mengenai omnibus law juga dibicarakan dan Sohibul memberikan tiga catatan.
Pertama, omnibus law harus sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945. Sohibul mengatakan jangan sampai ada pasal yang menabrak konstitusi. Kedua, harus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak dan stakeholder. Hak-hak pekerja harus diberikan jaminan. "Jangan sampai RUU ini hanya berpihak ke investor atau pengusaha saja tetapi disaat yang sama tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja dan sebagian besar rakyat Indonesia," kata Sohibul.
Ketiga, omnibus law harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah. PKS memandang tak boleh ada upaya sentralisasi kekuasaan dan pemberangusan hak-hak demokrasi rakyat. "Karena semangat reformasi adalah semangat demokratisasi dan desentralisasi."
