TEMPO.CO, Jakarta - Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghentikan program pengiriman buku gratis atau free cargo literacy (FCL). "Tahun ini belum ada kelanjutan program ini. Kami masih menunggu arahan Menteri Nadiem Makarim," kata Kepala Badan Bahasa Kementerian Pendidikan, Dadang Sunendar kepada Tempo pada Kamis, 5 Maret 2020.
Dadang menjelaskan, program FCL mulanya dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia sejak 2017 sampai 2018. Pada 2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usai Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan serta Badan Bahasa mengambil alih program ini. Hal ini dilakukan berdasarkan perjanjian dengan Pos Indonesia sampai bulan Desember 2019.
Sejumlah pegiat literasi di Indonesia pun mengkritik langkah Kementerian Pendidikan yang mengambil alih program ini.
"Itu menghambat pergerakan kami. Kami berjuang agar FCL dikembalikan ke Pos Indonesia. Enggak menuntut apapun. Supaya buku itu tepat sasaran, terarah, dan membantu kami menyebarkan virus literasi di daerah masing-masing," kata pegiat literasi asal Banyumas, Any Anggorowati, kepada Tempo pada Kamis, 5 Maret 2020.
Any mengatakan program FCL yang dilakukan pada tanggal 17 setiap bulannya itu telah membantu para pegiat literasi untuk menyebarkan buku ke daerah terpencil. Dia menyebut banyak daerah di Indonesia yang kekurangan koleksi buku. "Donatur itu mudah mengirim ke kami setiap bulan, bisa dapat 3 kali paket, kami sebar ke simpul-simpul pustaka di daerah. Masing-masing paket berkisar 5-10 kilogram buku."
Dia mengatakan Pos Indonesia telah melayani program Free Cargo Literacy dengan sangat baik. Namun, sejak diambil alih Kementerian Pendidikan, Any menyebut upaya itu tak maksimal serta mengurangi jumlah koleksi bacaan.
"Kalau sekarang lewat Kemendikbud, kami kirim buku harus ke Kementerian sedangkan jarak ke Kementerian saja makan waktu. Lalu di sana buku dipilah, disaring lagi. Terus entah dikirimnya kapan, dengan jumlah yang minim, 3 kilogram," katanya.
