Omnibus Law RUU Cipta Kerja Bahayakan HAM. Ini Penjelasan Amnesty

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, saat di acara bedah visi-misi capres - cawapres dalam bidang Hak Asasi Manusia di gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019. Tempo/Ryan Dwiky Anggriawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyebut proses penyusunan dan substansi omnibus law RUU Cipta Kerja menabrak prinsip hukum nasional dan HAM internasional.

"Sangat membahayakan perlindungan HAM," kata Usman dalam diskusi 'Desas Desus Omnibus' di Grand Cemara Hotel, Jakarta, pada Rabu lalu, 4 Maret 2020.

Dari aspek teknis, dia melanjutkan, penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja tak sesuai dengan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Pasal 25 ICCPR, kata dia, mewajibkan negara membuka partisipasi publik dan menjamin hak masing-masing warga negaranya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan atas suatu aturan baik langsung maupun melalui wakil yang dipilih.

Kemudian Pasal 19 menyatakan setiap orang berhak mendapatkan akses atas informasi, mencari, dan mendapat informasi baik langsung, tertulis, dan melalui medium lain.

Usman menuturkan bahwa faktanya dalam penyusunan RUU Cipta Kerja publik tak dilibatkan dan tidak mendapat cukup informasi.

Dari aspek substansi, RUU Cipta Kerja dinilai Usman justru akan menggerus hak-hak buruh. Maka banyak pasal yang harus diubah sebab berpotensi melanggar HAM.

Amnesty pun menyoroti perubahan mekanisme penentuan upah minimum kota/kabupaten (UMK).

Dalam omnibus law RUU Cipta Kerja disebutkan bahwa wali kota atau bupati bisa menetapkan UMK hanya berdasarkan data upah minimum provinsi (UMP) yang diputuskan gubernur.

Usman menganggap itu berpotensi membuat upah minimum tak memenuhi standar hidup layak bagi buruh.

Ketentuan RUU Cipta Kerja tersebut dinilai Usman telah melanggar Pasal 7 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

"Pasal itu mengatur hak buruh mendapat upah minimum yang mendukung standar kehidupan yang layak," ujarnya.

Dia juga menyoroti pemberlakuan perjanjian kerja waktu tertentu menjadi tidak tertentu, pengusaha boleh memberlakukan waktu kerja melebihi 40 jam per pekan atau 8 jam per hari, membedakan standar upah minimum pekerja usaha mikro dan kecil dengan pekerja perusahaan padat karya, dan peniadaan cuti berbayar untuk jenis-jenis cuti tertentu.

Usman bahkan mempersoalkan ketentuan yang memberikan kebebasan bagi pengusaha untuk menentukan target hasil yang harus dicapai oleh pekerja sebagai dasar penghitungan upah minimum.

Merujuk penelitian Amnesty di sejumlah perkebunan sawit, target semacam ini membuat para buruh harus melibatkan anak-anak mereka untuk bekerja.

"Demi memenuhi target yang ditetapkan perusahaan."






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

1 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

3 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

3 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

5 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

5 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

10 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

12 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

14 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law


Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

21 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

Partai Buruh akan menggelar demo tolak kenaikan BBM serentak di 34 provinsi pada hari ini.


Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

29 hari lalu

Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

Penghapusan pasal tunjangan profesi guru di RUU Sisdiknas telah melukai rasa keadilan para pendidik