Wabah Corona, Pemerintah: Stok Baju Pelindung Tenaga Medis Aman

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes/Juru Bicara Pemerintah soal Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto (kanan) memberikan keterangan perihal penanganan Virus Corona/Covid-19 di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, 3 Maret 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes/Juru Bicara Pemerintah soal Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto (kanan) memberikan keterangan perihal penanganan Virus Corona/Covid-19 di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, 3 Maret 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Pemerintah Indonesia untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan stok alat pelindung diri (APD) untuk para tenaga medis yang menangani pasien terduga terinfeksi virus Corona masih cukup untuk keadaan normal seperti sekarang.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan ini menuturkan yang menjadi masalah adalah jika tiba-tiba terjadi lonjakan kasus terinfeksi virus Corona. Alasannya Indonesia masih mengimpor bahan baku pembuatan APD ini dari Cina. "Kami impor bahan baku dari Cina. Cina sendiri sedang lockdown," katanya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu, 4 Maret 2020.

    Pemerintah, kata Yurianto, telah mencari tambahan stok untuk APD ini dari negara selain Cina. Kabar baiknya Belanda dikabarkan siap membantu Indonesia dalam menyediakan APD bagi tenaga medis. "Beberapa waktu lalu kami dapat isyarat dari Den Haag mau bantu APD," ucap dia.

    Yurianto berujar kabar kekurangan APD di sejumlah rumah sakit jangan langsung diartikan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki APD yang menumpuk. Alasannya belum tentu setiap rumah sakit bakal menangani pasien terinfeksi Corona.

    Prosedur yang berjalan saat ini adalah bila ada rumah sakit yang membutuhkan APD maka bisa meminjam dari rumah sakit lain. Di Jakarta pun, kata Yurianto, APD tidak menumpuk di satu rumah sakit

    "Misalnya kemarin di RSPI Sulianti Saroso segera butuh APD maka kami geser dari RS lain, ada lagi (yang butuh) geser, geser, geser. Kenapa ini dilakukan karena bahan baku impor APD enggak bisa lagi masuk ke Indonesia," tuturnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.