Wacana Pembubaran BPIP, Ma'ruf Amin: Kenapa Harus Dibubarkan?

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020. Rencananya Indonesia akan memakai Istora Senayan sebagai venue ajang empat tahunan tersebut. Indonesia mengalahkan Uruguay dan Argentina yang juga mencalonkan diri sebagai tuan rumah. FIBA menilai Indonesia memiliki semangat yang tinggi untuk menghelat Piala Dunia Basket 2023 ketimbang dua negara pesaing. TEMPO/Subekti.

    Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020. Rencananya Indonesia akan memakai Istora Senayan sebagai venue ajang empat tahunan tersebut. Indonesia mengalahkan Uruguay dan Argentina yang juga mencalonkan diri sebagai tuan rumah. FIBA menilai Indonesia memiliki semangat yang tinggi untuk menghelat Piala Dunia Basket 2023 ketimbang dua negara pesaing. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mempertanyakan rekomendasi Kongres Ulama Islam Indonesia (KUII) ke-VII Majelis Ulama Indonesia di Bangka Belitung agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dibubarkan.

    "Kenapa harus dibubarkan? Semua partai-partai Islam sudah mengatakan bahwa BPIP tidak perlu dibubarkan," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 4 Maret 2020.

    Ma'ruf mengatakan kalau BPIP tidak bekerja dengan baik, maka kinerjanya yang harus diperbaiki, bukan membubarkan lembaganya. "Membunuh tikus rumahnya dibakar, ya jangan lah," kata dia.

    Menurut Ma'ruf, BPIP itu justru dibentuk atas permintaan. Sebab, sejak Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dibubarkan, tak ada lembaga yang mengawal Pancasila.

    "MPR bukan lembaga menurut konstitusi untuk mengawal itu. Tetapi tidak ada. Karena itu perlu ada lembaga yang mengawal. Lahirlah BPIP itu," ucap Ma'ruf.

    Kongres Ulama Islam Indonesia (KUII) ke-VII Majelis Ulama Indonesia di Bangka Belitung menghasilkan empat rekomendasi untuk legislatif. Pada salinan dokumen rekomendasi Kongres yang diterima Tempo, salah satu rekomendasinya untuk legislatif adalah meminta pemerintah membubarkan BPIP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.