TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mempertanyakan rekomendasi Kongres Ulama Islam Indonesia (KUII) ke-VII Majelis Ulama Indonesia di Bangka Belitung agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dibubarkan.
"Kenapa harus dibubarkan? Semua partai-partai Islam sudah mengatakan bahwa BPIP tidak perlu dibubarkan," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 4 Maret 2020.
Ma'ruf mengatakan kalau BPIP tidak bekerja dengan baik, maka kinerjanya yang harus diperbaiki, bukan membubarkan lembaganya. "Membunuh tikus rumahnya dibakar, ya jangan lah," kata dia.
Menurut Ma'ruf, BPIP itu justru dibentuk atas permintaan. Sebab, sejak Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dibubarkan, tak ada lembaga yang mengawal Pancasila.
"MPR bukan lembaga menurut konstitusi untuk mengawal itu. Tetapi tidak ada. Karena itu perlu ada lembaga yang mengawal. Lahirlah BPIP itu," ucap Ma'ruf.
Kongres Ulama Islam Indonesia (KUII) ke-VII Majelis Ulama Indonesia di Bangka Belitung menghasilkan empat rekomendasi untuk legislatif. Pada salinan dokumen rekomendasi Kongres yang diterima Tempo, salah satu rekomendasinya untuk legislatif adalah meminta pemerintah membubarkan BPIP.
