Haris Azhar: Omnibus Law RUU Cipta Kerja Isinya Cacat Moral

Sejumlah pengunjukrasa yang tergabung dalam PMB (Persatuan Mahasiswa Banten) berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Rabu 12 Februari 2020. Mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok serta membatalkan rencana pengesahan RUU Omnibus Law. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menilai materi omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja hanyalah gabungan dari sejumlah RUU yang ditolak masyarakat melalui demonstrasi pada September 2019.

Ia pun mengingatkan belum ada penegakan hukum atas meninggalnya lima pemuda dan jatuhnya ribuan korban kekerasan oleh aparat.

"RUU omnibus Cipta Kerja ini hanya gabungan dan ganti nama. Namun isinya cacat moral!" kata Haris dalam surat jawaban menolak menghadiri undangan pertemuan dari Kantor Staf Presiden, Selasa, 3 Maret 2020. Haris mempersilakan surat tersebut dikutip.

Haris mengatakan pembahasan RUU Cipta Kerja selama ini tak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka, dia menyebut apapun yang dibahas saat ini menyangkut RUU itu adalah cacat hukum.

Lokataru juga menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap melanggar hukum dan tidak taat pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak transparan.

"Bahkan mengedepankan represifitas dengan meminta Polri dan BIN menggagalkan upaya masyarakat sipil dalam mengkritik RUU ini, dalam berbagai bentuk," kata Haris.

Menurut Haris, wajib hukumnya menolak RUU sapu jagat itu karena sudah cacat prosedur dan melanggar berbagai prinsip rule of law dan hak asasi manusia. Ia pun mengingatkan pemerintah dan DPR sebaiknya tak melanjutkan pembahasan omnibus law tersebut.

Haris mengimbuhkan, pembahasan oleh pemerintah dan DPR serta undangan pertemuan dari Istana itu berpotensi menjadi penyalahgunaan uang negara. Lokataru juga menolak surat jawaban ini dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil.






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

6 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

8 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

9 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

10 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

11 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

15 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

18 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

20 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law


Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

27 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

Partai Buruh akan menggelar demo tolak kenaikan BBM serentak di 34 provinsi pada hari ini.


Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

34 hari lalu

Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

Penghapusan pasal tunjangan profesi guru di RUU Sisdiknas telah melukai rasa keadilan para pendidik