BPIP: Salam Pancasila Bukan untuk Gantikan Salam Keagamaan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yudian Wahyudi melambaikan tangan dilantik sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020. TEMPO/Subekti

    Yudian Wahyudi melambaikan tangan dilantik sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengatakan Salam Pancasila yang digaungkan lembaganya bukan untuk menggantikan salam lain, termasuk Assalamualaikum.

    Ia menilai salam ini untuk mengkampanyekan agar seluruh masyarakat Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

    Hariyono menjelaskan ada banyak salam di Indonesia seperti Salam Komando, Salam Pramuka, maupun salam-salam keagamaan. Sebabnya jika ada salam lain seperti Salam Pancasila bukan berarti menggantikan yang lainnya.

    "Jadi sekali lagi saya tegaskan saya minta Salam Pancasila dijawab dengan Salam Pancasila dan tidak ditafsirkan secara sempit bahwa salam ini akan mengganti salam keagamaan atau lainnya," katanya di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020.

    Sebelumnya, publik dihebohkan dengan kabar Kepala BPIP Yudian Wahyudi disebut ingin mengganti Assalamualaikum dengan Salam Pancasila. Hal ini berdasarkan wawancaranya dengan salah satu media online

    Belakangan kabar tersebut dianggap menyesatkan. Mengutip cekfakta.tempo.co, narasi Yudian ingin mengganti Assalamualaikum itu diambil dari sebagian kecil wawancara Detik.com dengannya pada 12 Februari 2020 yang menghilangkan konteks sebenarnya dari keseluruhan isi wawancara. Pernyataan Yudian itu pun baru sekadar wacana yang bukan merupakan usulan kelembagaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.