Jemaah Ahmadiyah Adukan Penyegelan Masjid ke Komnas HAM

Jemaah Ahmadiyah Parakansalak, Sukabumi mengadukan penyegelan masjid ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020. TEMPO/Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah jemaah Ahmadiyah dari Parakansalak, Sukabumi mengadukan peristiwa penyegelan pintu Masjid Al Furqon ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka menganggap penyegelan itu ilegal.

"Mereka bilang (penyegelan itu) untuk mengamankan kami, kami tidak menerima surat penyegelan," kata salah satu jemaah perempuan di kantor Komnas HAM, di Jakarta, Senin, 2 Maret 2020.

Penyegelan Masjid Al Furqon bermula dari rencana warga untuk merenovasi tempat ibadah penganut Ahmadiyah tersebut. Masjid ini sempat ludes dibakar massa pada 2008 silam.

Pada Selasa, 18 Februari 2020, jemaah Ahmadiyah berencana untuk memasang langit-langit masjid. Namun keesokan harinya, Rabu, 19 Februari 2020, aparat dari Kepolisian Sektor Parakansalak dan Koramil meminta renovasi dihentikan.

Mereka juga menyegel tiga pintu masjid pada Kamis, 20 Februari 2020. Jemaah Ahmadiyah menyebut penyegelan itu disertai intimidasi. Polisi berkata bila renovasi tak dihentikan, maka ada massa yang akan datang menggereduk masjid. "Warga dibentak saat merekam penyegelan itu," kata dia.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan akan mengirim surat ke Bupati, Kepala Kepolisian Polres Sukabumi terkait peristiwa ini. Dia mengatakan juga akan datang ke lokasi kejadian untuk memediasi penyegelan ini. "Suratnya akan kami tembuskan ke Gubernur Jawa Barat dan Kapolda," kata dia.






Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Turunkan Tim ke Malang

9 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Turunkan Tim ke Malang

Komnas HAM telah mengantongi sejumlaah fakta soal Tragedi Kanjuruhan. Mereka akan terjun ke Malang pada Senin besok, 3 Oktober 2022.


Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

11 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

YLBHI menyebut ada pelanggaran penanganan massa oleh polisi sehingga Tragedi Kanjuruhan memakan korban hingga 129 orang.


Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

2 hari lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

2 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

2 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

3 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

3 hari lalu

Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

Pemerintah Prancis mengumumkan akan menutup masjid karena menganggap imamnya radikal,


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

4 hari lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

4 hari lalu

Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

Pejuang masjid wakaf Kebon Sirih, Tomy Tampatty, mengirimkan surat ke Jokowi untuk meminta perlindungan.


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

5 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.