Tito Usul Pemadam Kebakaran Menjadi Dinas Sendiri di Pemerintahan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri launching mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Opproom Pemkab Muba, Jumat, 28 Februari 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan unit kerja Pemadam Kebakaran (Damkar) yang dimiliki pemerintah daerah seharusnya berdiri menjadi lembaga sendiri.

"Damkar merupakan urusan wajib pada masyarakat, sudah seharusnya dipayungi lembaga sehingga dijadikan sebagai dinas pilihan tepat," kata Tito saat menghadiri upacara peringatan HUT Pemadam Kebakaran (Damkar) ke-101 di Stadion Sultan Agung, Bantul, 1 Maret 2020.

Tito mengungkapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri mengupayakan untuk menjadikan Damkar sebagai dinas mandiri.

Peralihan bentuk kelembagaan Damkar tersebut, kata dia, harus mampu diwujudkan oleh Pemda paling lambat satu tahun sejak Peraturan Mendagri itu diundangkan.

Tito mengatakan urusan kebakaran, sewajarnya menjadi salah satu urusan wajib dalam pemerintahan. Sebab hal itu juga berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. "Harus ada prioritas penyelenggaraan APBD untuk Damkar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal," ujarnya.

Tito menilai Damkar organisasi yang solid, yang mampu menunjukan kualitasnya sehingga mampu bertahan lebih dari satu abad. “Tidak banyak organisasi yang bisa survive lebih dari satu abad. Damkar bisa begini karena pengelolaan yang baik dan penerimaan publik," ujarnya.






Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

4 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

4 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

5 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

5 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

5 hari lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi, menurutnya sekaligus sesuai dengan jumlah wilayah adat di Papua.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

6 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

9 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

10 hari lalu

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

Kemendagri menanggapi kekhawatiran potensi abuse of power dalam aturan memperbolehkan Pj kepala daerah dibolehkan memutasi dan memberhentikan ASN


Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

10 hari lalu

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Mendagri menerbitkan surat edaran kepada penjabat atau Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat


UI dan Dinas Gulkarmat DKI Rilis Buku Peta Risiko Kebakaran di Jakarta

11 hari lalu

UI dan Dinas Gulkarmat DKI Rilis Buku Peta Risiko Kebakaran di Jakarta

Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia merilis buku pemetaan risiko kebakaran dan sistem informasi mengenai pencegahan kebakaran.