KPK: BPJS Kesehatan dan 50 Instansi Lain Patuh LHKPN

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - KPK meminta seluruh instansi menerbitkan aturan internal untuk meningkatkan jumlah penyelenggara negara yang mengirimkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

Dari total 1.375 instansi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan DPR/DPRD tercatat sekitar 90 persen (1.237 instansi) telah memiliki aturan internal pelaksanaan LHKPN.

"Namun dari 1.237 instansi tersebut 260 instansi atau sekitar 21 persennya belum menyebutkan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan hartanya," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, lewat keterangan tertulisnya hari ini, Minggu, 1 Maret 2020.

KPK meminta instansi yang telah menerbitkan aturan internal dan mengatur sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak patuh melaporkan LHKPN agar memantau penerapan sanksi administratif.

Berdasarkan data, per 28 Februari 2020 KPK mencatat 51 instansi telah 100 persen dalam kepatuhan LHKPN meski batas waktu penyampaian laporan periodik maksimal 31 Maret 2020.

Sebagian besar instansi tersebut berinisiatif memajukan pelaporan untuk mendorong kepatuhan wajib lapor. Instansi-instansi tersebut adalah: 
1. BPJS Kesehatan
2. Pemerintah Kota Batam
3. Pemerintah Kabupaten Wonogiri
4. Pemerintah Kabupaten Karimun
5. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
6. Pemerintah Aceh
7. Pemerintah Kabupaten Lingga
8. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
9. Pemerintah Kota Bekasi
10. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
11. Pemerintah Kota Denpasar
12. Pemerintah Kabupaten Boyolali
13. Pemerintah Kabupaten Pohuwato
14. Pemerintah Kota Kupang
15. Pemerintah Kota Gorontalo
16. Pemerintah Kabupaten Barru
17. PT. Bank Jambi
18. Pemerintah Kabupaten Boalemo
19. Pemerintah Kota Tomohon
20. Pemerintah Kabupaten Pandeglang
21. Pemerintah Kota Madiun
22. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
23. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
24. Pemerintah Kabupaten Lamongan
25. Pemerintah Kabupaten Klungkung
26. Pemerintah Kota Cimahi
27. DPRD Kabupaten Wonogiri
28. DPRD Kabupaten Boyolali
29. DPRD Kabupaten Pamekasan
30. DPRD Kabupaten Pangandaran
31. DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan
32. DPRD Kabupaten Gorontalo
33. DPRD Kabupaten Luwu Utara
34. DPRD Kabupaten Maros
35. DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan
36. DPRD Kabupaten Alor
37. DPRD Kabupaten Soppeng
38. DPRD Kabupaten Tanjung Jabbung Timur
39. DPRD Kabupaten Bangka Barat
40. DPRD Kabupaten Barito Selatan
41. DPRD Kabupaten Barru
42. DPRD Kabupaten Kaur
43. DPRD Kabupaten Malaka
44. DPRD Kota Gorontalo
45. DPRD Kabupaten Konawe Utara
46. DPRD Kabupaten Lamandau
47. DPRD Kabupaten Lingga
48. DPRD Kabupaten Nias Barat
49. DPRD Kabupaten Pakpak Bharat
50. DPRD Kabupaten Pulau Morotai
51. DPRD Kabupaten Sukamara






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

14 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Profil Suami Catherine Wilson: Idham Mase Anggota DPRD Sidrap Kekayaannya Rp 1,6 M, Punya Utang Rp 735 Juta

20 jam lalu

Profil Suami Catherine Wilson: Idham Mase Anggota DPRD Sidrap Kekayaannya Rp 1,6 M, Punya Utang Rp 735 Juta

Idham Mase, suami Catherine Wilson merupakan anggota DPRD Sidenreng Rappang tercatat di LHKPN punya kekayaan Rp 1,6 miliar, dengan utang Rp 735 juta.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

21 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

22 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

22 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

1 hari lalu

Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

Di antara 4 menko di kabinet Jokowi, siapakah yang paling kaya antara Luhut, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto atau Mahfud MD? Berapa utangnya?


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Berikut Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan Terbaru 2022

1 hari lalu

Berikut Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan Terbaru 2022

Berikut daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan dari ringan sampai kronis sepert sakit kepala, diabetes, sampai HIV