KPK: BPJS Kesehatan dan 50 Instansi Lain Patuh LHKPN

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - KPK meminta seluruh instansi menerbitkan aturan internal untuk meningkatkan jumlah penyelenggara negara yang mengirimkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

    Dari total 1.375 instansi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan DPR/DPRD tercatat sekitar 90 persen (1.237 instansi) telah memiliki aturan internal pelaksanaan LHKPN.

    "Namun dari 1.237 instansi tersebut 260 instansi atau sekitar 21 persennya belum menyebutkan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan hartanya," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, lewat keterangan tertulisnya hari ini, Minggu, 1 Maret 2020.

    KPK meminta instansi yang telah menerbitkan aturan internal dan mengatur sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak patuh melaporkan LHKPN agar memantau penerapan sanksi administratif.

    Berdasarkan data, per 28 Februari 2020 KPK mencatat 51 instansi telah 100 persen dalam kepatuhan LHKPN meski batas waktu penyampaian laporan periodik maksimal 31 Maret 2020.

    Sebagian besar instansi tersebut berinisiatif memajukan pelaporan untuk mendorong kepatuhan wajib lapor. Instansi-instansi tersebut adalah: 
    1. BPJS Kesehatan
    2. Pemerintah Kota Batam
    3. Pemerintah Kabupaten Wonogiri
    4. Pemerintah Kabupaten Karimun
    5. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
    6. Pemerintah Aceh
    7. Pemerintah Kabupaten Lingga
    8. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
    9. Pemerintah Kota Bekasi
    10. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
    11. Pemerintah Kota Denpasar
    12. Pemerintah Kabupaten Boyolali
    13. Pemerintah Kabupaten Pohuwato
    14. Pemerintah Kota Kupang
    15. Pemerintah Kota Gorontalo
    16. Pemerintah Kabupaten Barru
    17. PT. Bank Jambi
    18. Pemerintah Kabupaten Boalemo
    19. Pemerintah Kota Tomohon
    20. Pemerintah Kabupaten Pandeglang
    21. Pemerintah Kota Madiun
    22. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
    23. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
    24. Pemerintah Kabupaten Lamongan
    25. Pemerintah Kabupaten Klungkung
    26. Pemerintah Kota Cimahi
    27. DPRD Kabupaten Wonogiri
    28. DPRD Kabupaten Boyolali
    29. DPRD Kabupaten Pamekasan
    30. DPRD Kabupaten Pangandaran
    31. DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan
    32. DPRD Kabupaten Gorontalo
    33. DPRD Kabupaten Luwu Utara
    34. DPRD Kabupaten Maros
    35. DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan
    36. DPRD Kabupaten Alor
    37. DPRD Kabupaten Soppeng
    38. DPRD Kabupaten Tanjung Jabbung Timur
    39. DPRD Kabupaten Bangka Barat
    40. DPRD Kabupaten Barito Selatan
    41. DPRD Kabupaten Barru
    42. DPRD Kabupaten Kaur
    43. DPRD Kabupaten Malaka
    44. DPRD Kota Gorontalo
    45. DPRD Kabupaten Konawe Utara
    46. DPRD Kabupaten Lamandau
    47. DPRD Kabupaten Lingga
    48. DPRD Kabupaten Nias Barat
    49. DPRD Kabupaten Pakpak Bharat
    50. DPRD Kabupaten Pulau Morotai
    51. DPRD Kabupaten Sukamara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.