Jubir Wapres: Pemerintah Bentuk Crisis Center Larangan Umrah

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan pemerintah sudah membentuk crisis center untuk manajemen krisis pelarangan umrah oleh Pemerintah Arab Saudi. Crisis center ini kata dia bertugas mengkoordinir 75 biro perjalanan umrah dan haji.

“Saya kira memang harus ada semacam management traffic untuk keberangkatan, yang mengkoordinir 75 biro perjalanan umrah dan haji,” kata Masduki dalam diskusi di The Maj, Senayan, Jakarta, Sabtu 29 Februari 2020. Selain berguna untuk menanggulangi pemulangan warga negara Indonesia yang terlanjur terbang pascalarangan yang dimulai sejak 27 Februari lalu, dan terjebak di bandara, baik di Arab Saudi, mau pun di negara transit, crisis center ini harus menangani jemaah yang jadwal keberangkatannya tertunda.

Masduki mengatakan pemerintah sudah membentuk crisis center, meski tidak dalam bentuk yang dibakukan. Crisis center itu sudah tercipta melalui kerjasama yang baik. Pemerintah sudah memulai kerjasama yang baik, dengan mengadakan rapat dengan biro perjalanan dan berbagai perwakilan negara, dalam hal ini kementerian-kementerian terkait.

Ia menilai koordinasi dengan pihak Arab Saudi, terutama dengan perwakilan Indonesia di sana, harus diperhatikan. “Manajemen traffic nya harus diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi antrean.” 

Juru bicara Lintas Asosiasi Penyelenggara Umrah dan Haji Baluki Ahmad, mengatakan pihaknya dan para vendor sudah menyampaikan kepada masyarakat yang terdaftar di masing-masing perusahaannya.

Pemerintah Arab Saudi untuk sementara menolak jemaah umrah dari semua negara untuk mengantisipasi wabah virus Corona.