Kongres Ulama Islam Rekomendasikan Tolak Omnibus Law dan BPIP

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Agama Fachrul Razi menghadiri Kongres Ulama Islam Indonesia (KUII) ke-VII Majelis Ulama Indonesia di Bangka Belitung. Masing-masing membuka dan menutup kongres dengan rekomendasi menolak Omnibus Law dan meminta pemerintah membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

    “Semoga rumusan-rumusan yang dihasilkan dalam KUII ke VII dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat untuk mendukung pembangunan bangsa secara nasional,” kata Fachrul dalam Kongres yang dikutip situs Kemenag. Kongres yang digelar 26 Februari lalu ini dibuka oleh Ma’ruf, dan ditutup oleh Fachrul Razi pada Jumat malam, 29 Februari 2020. Bahkan Menag dalam penutupannya berharap agar rumusan hasil kongres bisa teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

    Pada salinan dokumen rekomendasi Kongres yang diterima Tempo, salah satu rekomendasinya untuk legislatif adalah mendorong agar anggota dewan menolak tegas Rancangan Undang-Undang omnibus law Cipta Kerja.

    Berikut empat rekomendasi untuk legislatif:

    1.Legislator harus menolak RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja, RUU Minuman Beralkohol, RUU PKS, RUU Ketahanan Keluarga, merevisi UU KUHP dan semua RUU yang tidak berpihak kepada kemasalahatan umat dan bangsa.

    2.Pemerintah harus melindungi warga dari virus Corona dan wabah lain,

    3. Pemerintah harus membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) karena tidak diperlukan

    4. Mengembalikan kewenangan penafsiran Pancasila kepada MPR sebagaimana yang diamanatkan sila keempat Pancasila.
    Karena itu, keberadaan BPIP tidak diperlukan, dan mendesak Presiden untuk membubarkan BPIP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.