Polri akan Tunjuk Pengganti Wakabareskrim Antam Novambar

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Capim KPK Antam Novambar saat menjawab pertanyaan dari Panitia Seleksi Capim KPK periode 2019-2023 di Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ekspresi Capim KPK Antam Novambar saat menjawab pertanyaan dari Panitia Seleksi Capim KPK periode 2019-2023 di Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri bakal segera menunjuk personel baru untuk menggantikan posisi Inspektur Jenderal Antam Novambar sebagai Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Langkah tersebut dilakukan lantaran Antam ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    "Sebagaimana aturan yang menyatakan bahwa tidak boleh rangkap jabatan, maka saat ini sedang dilakukan assessment untuk penunjukan Wakabareskrim selanjutnya," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra saat dikonfirmasi pada Sabtu, 29 Februari 2020.

    Asep menjelaskan, untuk menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri haruslah seorang perwira tinggi yang berpangkat bintang satu atau dua. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman pernah berkarier di bidang reserse.

    "Hasil penilaian akan diserahkan kepada Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan jabatan Tinggi) untuk memutuskan Wakabareskrim yang baru," kata Asep.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan alasan menunjuk Antam Novambar sebagai Plt Sekjen KKP. "Pergantian ini adalah hal normal dalam organisasi, sebagai bentuk penyegaran," ucap Edhy pada 26 Februari 2020.

    Antam Novambar menggantikan posisi Sekjen KKP sebelumnya, Nilato Perbowo, yang diangkat menjadi Direktur Jenderal Penguatan Daya Produk Kelautan dan Perikanan.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.