Antisipasi Konflik India, DPR: Kemlu Perhatikan Keselamatan WNI

Reporter

Meutya Hafid. TEMPO/Muradi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) segera memperhatikan eskalasi konflik di India demi keselamatan dan keamanan Warga Negara Indonesia (WNI). Meutya meminta Kemlu berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di India mendata dan memastikan keamanan WNI pascabentrokan warga yang menolak Undang-Undang Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Act/ CAA) yang dianggap Anti-Muslim.

“Yang paling utama didata dulu semua. Kemudian diperiksa satu-satu bagaimana kondisi dari warga negara kita. Kami meminta Kemlu segera berkoordinasi dengan perwakilan kita di sana,” kata Meutya di kantor DPP Partai Golkar Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020.

Mantan presenter televisi itu menambahkan, Kemlu harus senantiasa memperhatikan gejolak yang terjadi India. Pasalnya, kerusuhan di India yang berujung pada tewasnya sejumlah orang, baik umat Muslim maupun Hindu merupakan persoalan kemanusiaan yang serius. "Jika memang eskalasi meningkat, apa perlu dipulangkan atau bagaimana? Tentu kita perlu berkoordinasi dengan Kedutaan kita di sana."

Menurut Meutya, sikap Komisi I DPR RI jelas. Perlindungan WNI tetap yang diutamakan. Karena itu, ia meminta pemerintah melalui Kemlu selalu mengikuti segala bentuk eskalasi yang terjadi di India. "Apabila perlu dilakukan pemulangan dan lain-lain, perlu dipertimbangkan teknis pemulangannya."






PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

17 jam lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

20 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ponsel Flagship Google Pixel 7, Sudah Ada Harga dan Pre-order

1 hari lalu

Ponsel Flagship Google Pixel 7, Sudah Ada Harga dan Pre-order

Sekitar seminggu menjelang rilis resmi perangkatnya, info harga ponsel terbaru Google, seri Pixel 7, telah beredar.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

1 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

2 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

2 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

2 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

2 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

2 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.