Penghentian Umrah, Pemerintah Minta Keringanan ke Arab Saudi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon jamaah umrah mencari informasi ibadah umrah di kantor pusat Maktour Travel Umrah dan Haji, Jakarta Timur, Kamis 27 Februari 2020. Penangguhan itu pun atas rekomendasi Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Penangguhan ini berlaku untuk semua negara termasuk Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Calon jamaah umrah mencari informasi ibadah umrah di kantor pusat Maktour Travel Umrah dan Haji, Jakarta Timur, Kamis 27 Februari 2020. Penangguhan itu pun atas rekomendasi Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Penangguhan ini berlaku untuk semua negara termasuk Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menggelar rapat khusus bersama menteri, untuk menyikapi penghentian sementara umrah yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Mereka memahami bahwa antisipasi penyebaran Virus Corona, tengah dilakukan berbagai negara di dunia.

    "Pemerintah Indonesia memahami bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan kepentingan kesehatan umat yang lebih besar, terutama khususnya para jamaah umrah dan ziarah," kata Muhadjir usai rapat di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2020.

    Muhadjir mengatakan pemerintah telah berkomunikasi dengan Arab Saudi terkait hal ini. Pemerintah juga menegosiasikan agar penghentian ini tak dilakukan sepenuhnya, khusus bagi jemaah yang sedang ada di sana. Yang pertama, adalah bagi jemaah yang sedang melakukan ibadah dapat melanjutkan ibadah atau ziarahnya.

    "Kedua, agar yang sudah terlanjur atau akan mendarat supaya diizinkan untuk melanjutkan ibadah ataupun ziarah," kata Muhadjir.

    Muhadjir menegaskan pemerintah Indonesia memahami keputusan pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan keputusan tersebut. Sikap Indonesia ini juga telah sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

    Setelah rapat ini, Muhadjir mengatakan akan ada pertemuan lanjutan. Rapat nanti akan bertujuan untuk semaksimal mungkin melindungi kepentingan calon jemaah. "Terutama yang berkaitan dengan biro perjalanan, maskapai penerbangan, akomodasi dan hotel maupun Visa," kata Muhadjir.

    Dalam rapat itu hadir Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, juga perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta perwakilan dari Angkasa Pura.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara