Menteri Luar Negeri Keberatan Arab Saudi Larang Jemaah Umrah

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Laos, Kamis, 20 Februari 2020. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri RI

    Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Laos, Kamis, 20 Februari 2020. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri RI

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mempertanyakan alasan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara jemaah umrah dari Indonesia. Menurut Retno, kebijakan tersebut tidak relevan diberlakukan kepada Indonesia yang masih dalam zona hijau alias aman dari Covid-19.

    Untuk itu, Retno sudah meminta duta besar RI di Arab Saudi untuk mempertanyakan kebijakan tersebut kepada pemerintah Saudi.

    "Indonesia itu kan belum. Jadi alasan bahwa mengenai Covid sudah confirm dan sebagainya itu belum relevan diberlakukan untuk Indonesia. Dubes RI di Saudi akan menghubungi otoritas di sana untuk mempertanyakan masalah tersebut," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2020.

    Sembari mempertanyakan alasan kepada Arab Saudi, pemerintah juga sedang mempersiapkan pengelolaan dampak dari kebijakan ini. "Kami akan rapat dengan Menko PMK, Menteri Perhubungan, Menteri Agama, dan Angkasa Pura khusus untuk membahas dampaknya," ujar Retno.

    Sejak pagi tadi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga sudah mengerahkan jajarannya untuk ke bandara, sebagai antisipasi banyak jamaah yang tertahan akibat kebijakan dadakan Arab Saudi menyetop sementara jamaah umrah ini.

    "Kami juga meminta para pengelola biro perjalanan umrah untuk pro aktif mengelola informasi kepada para jemaahnya," kata Staf Khusus Menteri Agama Ubaidilah Amin lewat keterangan tertulis pada Kamis, 27 Februari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.