Dicopot Yasonna dari Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh: Saya Sedih

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami dalam diskusi antara Menkumham Yasonna Laoly dengan redaksi Tempo di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018. TEMPO/Nufus Nita Hidayati

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencopot Sri Puguh Budi Utami dari posisinya sebagai Direktur Jenderal atau Dirjen Pemasyarakatan. Dia akan dilantik menjadi Kepala Badan Litbang Kementerian Hukum dan HAM.

"Kebahagiaan saya. Saya menghormati. Dan perempuan (pertama yang menjabat Dirjen). Hanya saya sedih. Saya kok enggak bisa maksimal bekerja sih," kata Sri Puguh di kantornya pada Kamis, 27 Februari 2020.

Sri Puguh mengaku kinerjanya belum optimal. Apalagi, kepemimpinannya belum bisa menyelesaikan 15 resolusi yang dimiliki Ditjen PAS. Dari 15 resolusi itu, ia mengatakan baru menyelesaikan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli (Pokmas) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). "Kan sehari-hari saya men-drill teman-teman. Ini kan resolusi sudah dideklarasikan harapan kami mereka ngerti ini loh yang dituju," ujarnya.

Dia pun menegaskan, jabatan Dirjen yang diemban belum genap 2 tahun itu menjadi kebahagiaannya. "Enggak semua alumni bisa, perempuan pertama bisa menduduki posisi Dirjen. Saya bersyukur banget diberi kesempatan," katanya. Sri Puguh merupakan alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan

Sri Puguh mengatakan, mutasi ini dilakukan merupakan bentuk penyegaran di Ditjen PAS agar lebih optimal dengan kinerja yang lebih bagus. "Kami sudah punya slogan punya semangat speed up berprestasi. Pemasyarakatan pasti bersih melayani. Gitu semangatnya."

Sri Puguh Budi Utami mengatakan jabatannya akan digantikan oleh pelaksana tugas. Hingga saat ini, belum diketahui siapa yang akan menjadi Pelaksana tugas Dirjen PAS. Pelantikannya sebagai Kepala Batlitbang Kemenkumham akan digelari di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2020 pukul 16.00 WIB.






Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

2 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

2 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

18 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

18 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

18 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

20 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

20 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?


Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

20 hari lalu

Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Plt ketua umum PPP hanya dalam hitungan hari


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

21 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


Kemenkumham Sahkan Mardiono Plt Ketua Umum, PPP Fokus Hadapi Pemilu 2024

21 hari lalu

Kemenkumham Sahkan Mardiono Plt Ketua Umum, PPP Fokus Hadapi Pemilu 2024

PPP akan mulai melakukan rekruitmen calon legislatif yang sebelumnya sudah didekati oleh PPP.