YLBHI Sebut Kebijakan MA Larang Rekam Persidangan Suburkan Mafia

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam acara memperingati 15 tahun meninggalnya Munir Said Thalib di Jakarta, Sabtu, 7 September 2019. Aktivis HAM tersebut tewas dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004 karena racun arsenik. TEMPO/Genta Shadra Ayubi.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik aturan tata tertib persidangan Nomor 2 Tahun 2020. Aturan yang memuat larangan merekam dan memfoto tanpa izin ketua pengadilan di persidangan ini, disebut dapat memperparah praktik maria peradilan.

“Menanggapi aturan ini, YLBHI berpendapat bahwa larangan memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin Ketua Pengadilan akan memperparah mafia peradilan yang selama ini dalam banyak laporan sangat banyak ditemukan,” kata Asfina melalui keterangan tertulis, Kamis 27 Februari 2020.

Selain itu, menurut Asfina, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Apalagi terdapat ancaman pidana yang ada dalam Surat Edaran tersebut sudah terdapat dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga tidak pada tempatnya dicantumkan dalam Surat Edaran ini.

Menurut Asfina memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin adalah ranah hukum administrasi yang dihubungkan dengan sesuatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan memfoto, merekam, dan meliput tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang.

“Selain itu ketua pengadilan dan birokrasinya akan dengan mudah menolak permohonan izin tersebut dengan berbagai alasan dan kepentingan tertentu,” ucapnya.

Mahkamah Agung melarang pengambilan foto, suara, dan video selama sidang berlangsung. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan.

"Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman televisi, harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan," demikian bunyi dalam surat edaran yang diterima Tempo pada Rabu, 26 Februari 2020. 

Surat edaran itu memuat poin lainnya, yakni seluruh orang yang hadir dalam sidang dilarang mengaktifkan ponsel selama persidangan berlangsung. Selain itu, pengunjung sidang dilarang keluar-masuk ruang sidang untuk alasan yang tidak perlu.






Kasus Gazalba Saleh, KPK Panggil Asisten Hakim Agung

3 hari lalu

Kasus Gazalba Saleh, KPK Panggil Asisten Hakim Agung

KPK kembali memanggil sejumlah saksi dalam kasus suap pengurusan perkara Mahkamah Agung yang menjerat Hakim Agung Gazalba Saleh.


KPK Dalami Rekening Pegawai BUMN yang Diduga Pemberian Gazalba Saleh

3 hari lalu

KPK Dalami Rekening Pegawai BUMN yang Diduga Pemberian Gazalba Saleh

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menelusuri sejumlah aliran dana suap yang diterima Gazalba Saleh.


KPK Minta Keterangan Korban Vonis Hakim Agung Gazalba Saleh

4 hari lalu

KPK Minta Keterangan Korban Vonis Hakim Agung Gazalba Saleh

Gazalba Saleh yang mengurusi vonis kasasi pidana dalam perkara tersebut, diduga oleh Komisi telah menerima Rp.400 juta.


Menteri Dalam Negeri Israel Dipecat

5 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Israel Dipecat

Menteri Dalam Negeri Israel Aryeh Deri dipecat karena terlibat dalam tuduhan mengemplang pajak.


Korban KSP Indosurya Kecewa Vonis Lepas June Indria

7 hari lalu

Korban KSP Indosurya Kecewa Vonis Lepas June Indria

Vonis lepas ini mengkhawatirkan korban Indosurya apabila nanti putusan yang sama diberikan kepada Henry Surya.


Ini Alasan KPK Periksa Hercules dalam Perkara Suap Sudrajad Dimyati

9 hari lalu

Ini Alasan KPK Periksa Hercules dalam Perkara Suap Sudrajad Dimyati

KPK menyatakan pemeriksaan Hercules untuk menelusuri aliran dana suap yang diterim Sudrajad Dimyati cs dari Heryanto Tanaka.


Dirjen Imigrasi Cegah Dua Orang dalam Kasus Pengurusan Perkara MA

9 hari lalu

Dirjen Imigrasi Cegah Dua Orang dalam Kasus Pengurusan Perkara MA

Imigrasi melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap dua orang dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.


KPK Periksa 4 Hakim Agung di Kasus Suap Sudrajad Dimyati

9 hari lalu

KPK Periksa 4 Hakim Agung di Kasus Suap Sudrajad Dimyati

KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.


Kasus Sudrajad Dimyati, KPK Panggil Hercules

12 hari lalu

Kasus Sudrajad Dimyati, KPK Panggil Hercules

Penyidik KPK hari ini memeriksa Hercules dalam kaitan dengan perkara dugaan suap di Mahkamah Agung dengan tersangka Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Influencer Kecantikan di Kasus Sudrajad Dimyati

12 hari lalu

KPK Periksa Influencer Kecantikan di Kasus Sudrajad Dimyati

Sudrajad Dimyati selaku hakim agung yang mengabulkan kasasi perdata, diduga oleh KPK telah menerima Rp850 juta.