Yasonna Copot Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami

Direktur Ditjen Pas Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami (kanan) berdialog dengan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau (tengah) ketika berkunjung ke Rutan Kelas II B Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Riau, Sabtu 11 Mei 2019. Direktur Ditjen Pas akan membentuk tim guna melakukan penyelidikan terkait kerusuhan yang berujung pembakaran ini. ANTARA FOTO/Rony Muharrman

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal atau Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami akan dimutasi dari jabatannya. Dia akan dilantik menjadi Kepala Badan Litbang Kementerian Hukum dan HAM.

"Diagendakan nanti pukul 16.00 beliau dilantik menjadi Kepala Badan Litbang Kumham," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aptianti di Gedung Ditjen PAS pada Kamis, 27 Februari 2020.

Rika mengatakan mutasi ini dilakukan secara mendadak. Surat Keputusan mutasi itu juga baru diterima Utami pada Rabu pagi, 26 Februari 2020.

Rika menyebut jabatan Utami akan diemban oleh pelaksana tugas. "Nanti ada Plt. Pltnya siapa kami masih belum tahu nanti arahan dari Pak Menteri," katanya.

Ia mengatakan tak tahu alasan mutasi ini. Dia meminta awak media untuk bertanya pada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. "Berpikir positif untuk pemasyarakatan yang lebih baik," ujarnya.






SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

15 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

15 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

16 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

17 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

17 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?


Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

18 hari lalu

Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Plt ketua umum PPP hanya dalam hitungan hari


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

18 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


Kemenkumham Sahkan Mardiono Plt Ketua Umum, PPP Fokus Hadapi Pemilu 2024

18 hari lalu

Kemenkumham Sahkan Mardiono Plt Ketua Umum, PPP Fokus Hadapi Pemilu 2024

PPP akan mulai melakukan rekruitmen calon legislatif yang sebelumnya sudah didekati oleh PPP.


Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

18 hari lalu

Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

Di depan Yasonna Laoly, Jokowi meminta Dirjen Imigrasi dan bawahnnya diganti saja kalau tidak punya kemampuan mereformasi Imigrasi.


Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

18 hari lalu

Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

Pernyataan ini disampaikan Yasonna Laoly merespons kekesalan Jokowi soal layanan visa on arrival (VoA) dan Kitas di kantor Imigrasi.