Komisi Agama DPR Minta Arab Saudi Jelaskan Soal Larangan Umrah

Ribuan umat muslim melaksanakan saat berjamaah di dekat Kakbah saat umroh di bulan Ramadan di Mekah, Arab Saudi, 26 Mei 2019. REUTERS/Waleed Ali

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Agama DPR Ace Hasan Syadzily meminta Kedutaan Arab Saudi menjelaskan alasan menghentikan sementara kunjungan umrah. "Kami harus mendapatkan penjelasan, setidaknya untuk Indonesia dari Kedutaan Arab Saudi di Jakarta tentang hal ini," kata Ace melalui keterangan tertulis, Kamis, 27 Februari 2020.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan kaget bila benar pemerintah Arab memberlakukan kebijakan itu karena virus Corona. Menurut dia, seharusnya pemerintah Arab sudah siap untuk menghadapi virus ini, seperti yang terjadi pada 2013 ketika virus sejenis menyebar.

Ace mengatakan jemaah umrah Indonesia tentu kecewa dengan kebijakan ini. "Tentu mereka sangat berharap bisa berangkat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh biro travel."

Ia yakin pemerintah Arab punya pertimbangan. Namun, ia meminta Arab Saudi menjelaskan sampai kapan larangan ini akan berlaku. "Yang harus dijelaskan Pemerintah Arab Saudi sampai kapan kebijakan ini akan diterapkan?"

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menghentikan sementara kunjungan umrah. Larangan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona.






Lion Air Rencanakan Buka Penerbangan Umrah 4 x Seminggu Dari BIJB Kertajati

38 menit lalu

Lion Air Rencanakan Buka Penerbangan Umrah 4 x Seminggu Dari BIJB Kertajati

Lion Air berencana kembali membuka rute internasional khusus penerbangan kebutuhan ibadah umrah dari Bandara Kertajati, Majalengka (KJT), Jawa Barat.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

2 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

2 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

19 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

21 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

1 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


Bandara Kertajati Akan Buka 4 Penerbangan Umrah Mulai November

1 hari lalu

Bandara Kertajati Akan Buka 4 Penerbangan Umrah Mulai November

Bandara Kertajati ditargetkan melayani penerbangan umrah pada November 2022.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.