DPR Tunggu Penjelasan Arab Saudi Soal Penghentian Sementara Umrah

Reporter

Puluhan Juta Umat Islam yang tengah melaksanakan ibadah Haji, berdoa di hadapan Kakbah di Masjidil Haram di kota suci mereka Mekah, Arab Saudi, 6 Agustus 2019. REUTERS/Umit Bektas

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan saat ini masih menunggu penjelasan resmi dari otoritas Kerajaan Arab Saudi mengenai kabar adanya kebijakan penghentian sementara jemaah umrah. “Kami harus mendapatkan penjelasan, setidaknya untuk Indonesia dari Kedutaan Arab Saudi di Jakarta tentang hal ini,” ujar Ace saat dihubungi, Kamis 27 Februari 2020.

Ace mengaku kaget jika kabar itu benar. Menurut dia, pemerintah Arab Saudi seharusnya sudah sangat siap untuk menghadapi persebaran virus Corona seperti yang pernah dialami pada 2013.

Dengan beredarnya kabar ini, kata Ace, yang harus diperhatikan adalah para jemaah umrah yang sudah diagendakan berangkat. Tentu, kata Ace, mereka sangat berharap untuk tetap berangkat sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Yang kami pikirkan tentu para jemaah umrah yang sudah diagendakan untuk melakukan pemberangkatan saat ini. Tentu mereka sangat berharap bisa berangkat sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan oleh travel.”

Kabar bahwa pemerintah Arab Saudi akan menghentikan sementara jemaah umrah dari semua negara, beredar. Termasuk Indonesia. Kementerian Agama menunggu kejelasan dari pihak Arab Saudi. “Belum ada pemberitahuan kepada kami secara resmi," kata Kepala Biro Humas Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenag RI, Suhaili saat dihubungi, Kamis, 27 Februari 2020.

Jika kabar itu benar, Ace paham dengan pertimbangan Arab Saudi atas kebijakan ini. Arab Saudi memang negara yang setiap hari didatangi warga negara lain dari seluruh dunia untuk pelaksanaan umrah. Termasuk jemaah muslim dari Cina.

Yang harus dijelaskan Pemerintah Arab Saudi, kata Ace, adalah sampai kapan kebijakan ini akan berlangsung dan apakah sudah ada jemaah umrah yang teridentifikasi positif mengidap virus Corona.


FIKRI ARIGI | ROSSENO AJI NUGROHO






Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

11 jam lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Bangunan MTsN 19 Lebih Rendah dari Jalanan, Menag Yaqut: Butuh Arsitek Khusus

13 jam lalu

Bangunan MTsN 19 Lebih Rendah dari Jalanan, Menag Yaqut: Butuh Arsitek Khusus

Menag Yaqut mengatakan bangunan MTsN 19 Jakarta terletak lebih rendah dari badan jalan. DIa menyebut butuh arsitek khusus untuk memperbaiki bangunan.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

1 hari lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

2 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

2 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

2 hari lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa