Kasus Gorong-gorong Yogya, Dana Proyek Jadi Bancakan

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi suap atau operasi tangkap tangan. shutterstock.com

    Ilustrasi suap atau operasi tangkap tangan. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Sidang perkara suap dalam lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) atau gorong-gorong di Jalan Soepomo, Kota Yogya atau Yogyakarta, kembali digelar pada Rabu lalu, 26 Februari 2020.

    Terdakwanya dua jaksa yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK di Yogya pada 19 Agustus 2019. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti pun dihadirkan sebagai saksi.

    "Pada kesaksian dalam sidang sebelumnya, saya disebut meminta fee 0,5 persen, itu tidak benar," kata Haryadi seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Rabu lalu.

    Haryadi Suyuti menegaskan dia tak menerima fee Rp 150 juta dari proyek goromg-gorong itu. Bahkan  dia menyatakan tidak mengenal tiga terdakwa perkara tersebut.

    Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Asep Permana tersebut diperiksa tiga saksi, yakni Wali Kota Yogya Haryadi Suyuti, Christina Agustiani (Ketua Komisi C DPRD Kota Yogya peridoe 2014 - 2019) dan Sujanarko (Ketua DPRD Kota Yogya periode 2014 - 2019).

    Para saksi dalam sidang sebelumnya menyatakan dana proyek gorong-gorong tersebut menjadi bancakan atau dinikmati oleh banyak pihak. Para saksi dari DPRD juga engakui menerima duit lalu mengembalikannya setelah ada OTT KPK.

    Perkara suap dalam lelang proyek senilai Rp 8,3 miliar itu memunculkan tiga terdakwa, yakni 1 dari kontraktor proyek PT Manira Arta Mandiri dan dua jaksa.

    Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana telah divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

    Adapun jaksa yang tengah disidang adalah Eka Safitra (Kejaksaan Negeri Yogyakarta) dan Satriawan Sulaksono (Kejari Surakarta). 

    Dalam sidang Rabu lalu, Christina Agustiani menyatakan Komisi C DPRD pada pertengahan 2019 melalui dirinya menerima uang Rp 40 juta dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta.

    Uang itu diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Umi Akhsanti.

    "Sebagai tali asih.  Karena saya takut waktu itu, saya tidak sempat menanyakan (asal muasal uang itu),” ucap Christiana.

    Uang Rp 40 juta tadi langsung didistribusikan kepada anggota Komisi C melalui Suwarto, juga anggota Komisi C. Christiana mengambil Rp 6 juta.

    Kepada KPK, Christiana mengembalikan Rp 8 juta, sebesar  Ro 2 juta di antaranya adalah jatah anggota Komisi C Muhamad Fauzan yang tidak mau menerima uang dari Pemda Kota Yogya itu.

    Adapun saksi Sujanarko menyatakan menerima uang Rp 20 juta dari Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Kota Yogya Aki Lukman dalam tiga kali pemberian. Dia pun sudah mengembalikan uang itu via KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara