KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik dari Rumah Mertua Nurhadi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana saat penyidik KPK menggeledah kantor advokat Rakhmat Santoso and Partners, di Jalan Prambanan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 25 Februari 2020. TEMPO/Nurhadi

    Suasana saat penyidik KPK menggeledah kantor advokat Rakhmat Santoso and Partners, di Jalan Prambanan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 25 Februari 2020. TEMPO/Nurhadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita dokumen dan barang bukti elektronik saat menggeledah rumah mertua mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi di Tulungagung.

    "Informasi dari teman-teman tadi terakhir menemukan sejumlah dokumen dan alat bukti elektronik," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di kantornya, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.

    Ali mengatakan rangkaian penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah orang tua Tin Zuraida dan sejumlah tempat lainnya itu untuk mencari keberadaan buronan tersebut. KPK berharap dari bukti yang disita penyidik, keberadaan Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono bisa menjadi lebih terang.

    Sebelumnya, tim KPK juga sudah menggeledah sejumlah tempat di Jakarta dan Surabaya untuk mencari Nurhadi. Di Surabaya, KPK menggeledah kantor pengacara Rahmat Santoso & Partners. Kantor pengacara itu milik adik Tin Zuraida, istri Nurhadi.

    Dari sana, tim KPK juga menyita sejumlah barang bukti. Namun, tak ditemukan adanya Nurhadi di tempat tersebut. "Sejauh ini kami belum menemukan keberadaan tersangka," kata Alk.

    Menurut Ali, dari rumah mertua Nurhadi, saat ini penyidik tengah bergerak ke Surabaya untuk menggeledah rumah adik Tin Zuraida. Penggeledahan yang dilakukan masih dalam upaya mencari keberadaan Nurhadi.

    Nurhadi dan menantunya telah ditetapkan sebagai buronan KPK. Mereka tak memenuhi panggilan KPK berkaitan dengan kasus suap perkara di MA.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara