Ditanya soal Harun Masiku, Satpam Hasto Kristiyanto Ogah Jawab

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Ketua DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Kepala Situation Room DPP PDIP Prananda Prabowo dalam acara pengumuman calon kepala daerah gelombang I di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan pengamanan kantor Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Nurhasan, bungkam seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menolak menjawab pertanyaan wartawan dan memilih menghindar.

"Enggak ada, tanya ke dalam," kata Nurhasan saat ditanya materi pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.

Nurhasan tetap menolak menjawab saat ditanya apakah benar dirinya yang mengantar Harun dari kawasan Cikini ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. "Tanya aja ke dalam, tanya ke KPK," ujar dia sambil terus berjalan. Tak hanya itu, ia juga menolak saat ditanya mengenal Harun atau tidak. "Tanya ke KPK."

Merujuk berita di Majalah Tempo, Nurhasan adalah satuan pengamanan kantor Hasto. Pada malam operasi tangkap tangan, 8 Januari 2020, Nurhasan diduga memboncengi Harun menuju PTIK. Sebelum berangkat, Nurhasan diduga juga meminta Harun untuk merendam ponselnya ke dalam air.

Di PTIK, tim KPK yang ingin menangkap diduga dihalangi oleh sejumlah anggota polisi. Sejak itu, keberadaan Harun tak diketahui dan menjadi buronan KPK hingga sekarang.

Nurhasan saat dimintai konfirmasi pada kesempatan sebelumnya mengaku pada Rabu malam itu sibuk mondar-mandir dari Sutan Syahrir 12A ke Kemayoran untuk membantu persiapan rapat kerja nasional PDI Perjuangan. “Saya sakit karena dua hari ini hujan-hujanan di jalan,” kata pria 38 tahun itu.

Nurhasan menyanggah mendapat perintah untuk mengantar Harun Masiku. “Tugas saya cuma buka-tutup pagar di rumah itu,” ujarnya.

Hari ini, KPK memeriksa Nurhasan sebagai saksi untuk tersangka bekas Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sebenarnya KPK telah memanggil Nurhasan pada 12 Februari 2020, namun ia mangkir. Ia baru memenuhi panggilan saat diperiksa pada hari ini. Hari yang sama dengan pemeriksaan bosnya, Hasto Kristiyanto.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Harun Masiku dan kader PDIP Saeful Bahri menjadi tersangka pemberi suap kepada Wahyu. Mereka diduga memberikan janji Rp 900 juta kepada Wahyu untuk memuluskan jalan Harun menjadi anggota DPR lewat PAW.

KPK sempat akan menyegel ruangan Hasto di DPP PDIP pada 9 Januari 2020. Namun, petugas KPK dilarang oleh petugas keamanan dengan alasan belum mendapatkan izin atasan. Hingga saat ini, KPK belum ada pernyataan resmi dari KPK soal rencana lanjutan menggeledah ruangan PDIP itu.






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

3 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

11 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

12 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

13 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

14 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

15 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

17 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

18 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

18 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif