Mahfud MD Siapkan Inpres Bakamla Jadi Badan Tunggal Penjaga Laut

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Laksamana Madya TNI Aan Kurnia saat dilantik menjadi Kepala Bakamla oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. TEMPO/Subekti.

    Laksamana Madya TNI Aan Kurnia saat dilantik menjadi Kepala Bakamla oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pihaknya sedang menyiapkan instruksi presiden (Inpres) untuk menyatukan komando keamanan laut di bawah Badan Keamanan Laut (Bakamla).

    "Tadi disiapkan langkah-langkahnya, dan sudah mengerucut kesepakatan-kesepakatan untuk nanti disampaikan kepada Presiden sesudah disempurnakan," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.

    Inpres tersebut akan mengatur kewenangan Bakamla sebagai badan tunggal penjaga laut. Bakamla akan memegang koordinasi penanganan keamanan laut yang selama ini tumpang tindih dengan tujuh lembaga. Salah satunya dengan TNI Angkatan Laut, Polair, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan.

    "Punya kapal sendiri-sendiri dengan tugas masing-masing. Nah itu mau dikoordinasikan agar proses-proses penanganan di laut itu bisa diselesaikan dengan praktis tanpa melanggar hukum," ujarnya.

    Menurut Mahfud, alat utama sistem senjata (alutsista) hingga sumber daya manusia tiap lembaga yang bertugas di sektor kelautan akan disatukan dan dikoordinasikan Bakamla. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    Sebelum rancangan inpres disampaikan ke Jokowi, Mahfud berencana melakukan pertemuan antarmenteri koordinator yang membawahi tujuh lembaga tersebut. "Karena semua menko mendapat perintah untuk menyatukan koordinasi itu," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.