TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan strategi pemerintah membayar buzzer untuk menangkal citra buruk akibat virus corona tidak tepat. Ia menyebut pemerintah salah mendiagnosis, sehingga menjadi salah resep dalam menangkalnya.
“Salah mendiagnosa akhirnya bisa salah resep. Gitu loh. Kalau orang salah diagnosa, akan salah resep,” ucap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Februari 2020.
Baca Juga:
Menurut Fadli pemerintah seharusnya tidak membayar influencer atau buzzer untuk menghadapi dampak dari virus corona. Sebaliknya, kata dia, pemerintah menimbulkan kepercayaan dan kepercayaan diri.
“Menurut saya bukan itu harusnya ya, membayar influencer itu untuk menghadapi dampak dari corona virus itu bukan itu. Tapi harus menimbulkan suatu trust dan confident, bahwa kita Indonesia adalah negara yang memang bebas dari corona virus ini,” tuturnya.
Sebelumnya pemerintah berencana mengucurkan dana untuk media dan influencer sebesar Rp 72 miliar dalam rangka promosi wisata. Hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ungkapan setelah mengikuti rapat terbatas antisipasi penyebaran virus corona terhadap perekonomian Indonesia bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Airlangga menjelaskan anggaran Rp 72 miliar itu bagian dari insentif untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp 298,5 miliar. Rinciannya untuk subsidi diskon tiket pesawat Rp 98,5 miliar, anggaran promosi Rp 103 miliar, kegiatan kepariwisataan sebesar Rp 25 miliar, hingga menggunakan jasa buzzer.
"Dan media relation dan influencer sebesar Rp 72 miliar," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.
