Soal Tempat Tinggal PNS di Ibu Kota Baru, Tjahjo: Pasti Disiapkan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Solo - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memindahkan 1,8 juta pegawai negeri sipil atau PNS di kementerian dan lembaga ke ibu kota baru di di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Hanya saja, masalah tempat tinggal para pegawai tidak dibicarakan di kementerian itu.

    "Yang jelas pasti disiapkan," kata Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo saat ditemui di Solo, Rabu, 26 Februari 2020.

    Menurut Tjahjo, masalah tempat tinggal pegawai akan diurusi oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta Bappenas.

    Tjahjo juga mengaku belum mengetahui skema untuk kepemilikan tempat tinggal bagi pegawai di ibu kota baru itu. Sebab, pemindahan ibu kota baru itu ditangani lintas lembaga. "Tugas kami hanya memindah pegawainya," kata dia.

    Selain masalah perumahan, pemerintah akan membuat kebijakan mengenai transportasi di ibu kota baru. Menurut Tjahjo, Kementerian Perhubungan akan menyediakan alat transportasi umum. "Tidak mungkin 1,8 juta pegawai semua akan bawa mobil," kata dia.

    Pemindahan pegawai itu akan dilakukan di semua kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta. Semua pegawai harus bersedia untuk ikut pindah, kecuali pegawai yang menjelang pensiun dan tidak memiliki kompetensi.

    Menurut Tjahjo Kumolo, jumlah pegawai yang akan dipindahkan mencapai 1,8 juta, belum termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia, Polri serta kejaksaan. "Kemungkinan akan mulai pindah pada akhir 2023," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.