DPR Setujui Pemerintah Terima Hibah Drone Pengintai dari Amerika

Reporter

Editor

Amirullah

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid sebelum rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 11 November 2019. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pertahanan DPR Meutya Hafid mengatakan pihaknya menyetujui pemerintah menerima hibah alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Amerika Serikat. Indonesia akan menerima hibah berupa drone tipe ScanEagle UAV dan helikopter tipe Bell 412.

“Ini rapat pemberian persetujuan. Jadi menurut peraturan perundang-undangan setiap penerimaan hibah, termasuk hibah alutsista, maka pemerintah perlu mendapatkan persetujuan dari DPR. Jadi hari ini kami memberikan persetujuan,” tutur Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Februari 2020.

Amerika Serikat menghibahkan 14 unit drone ScanEagle UAV dan tiga unit helikopter Bell 412, beserta perlengkapannya. Meutya mengatakan DPR menyetujui dengan catatan pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penerimaan hibah.

“Kehati-hatian itu apa? Tentu barangnya diperiksa dulu, kelayakannya diperiksa dulu, kemudian juga misalnya alat deteksi dan lain-lain harus dibersihkan terlebih dahulu dari hibah tersebut,” kata politisi Partai Golkar ini.

Meutya menilai pemberian hibah merupakan hal yang lumrah antara negara yang menjalin kerja sama. Dalam hal ini Amerika Serikat, kata dia, merupakan salah satu mitra Indonesia.

Hibah kali ini pun bukan yang pertama kali. Meutya mengatakan penghibahan alutsista bahkan terjadi secara rutin.

“Memang ini tentu kita punya kerja sama dengan banyak negara. Kita bermitra dengan banyak negara, salah satunya memang utama adalah Amerika Serikat. Dalam kerangka itu memang pemberian hibah menjadi hal yang lumrah bagi dua negara yang menjalin kerja sama.”






Jokowi Pagi Ini Pimpin Upacara HUT TNI, Kendaraan Tempur Berbaris di Istana

5 jam lalu

Jokowi Pagi Ini Pimpin Upacara HUT TNI, Kendaraan Tempur Berbaris di Istana

Presiden Jokowi hari ini memimpin upacara peringatan HUT ke-77 TNI di lapangan Istana Merdeka. Berbagai alutsista juga dipamerkan di Jakarta.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

20 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

20 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

23 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

1 hari lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.