Jokowi Minta Payung Hukum Pemindahan Ibu Kota Segera Dirampungkan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) memberikan hadiah sepeda kepada sejumlah penerima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Jumat, 21 Februari 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Presiden Jokowi (kanan) memberikan hadiah sepeda kepada sejumlah penerima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Jumat, 21 Februari 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar payung hukum yang dibutuhkan dalam perpindahan ibu kota segera diselesaikan. Payung hukum ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Ibu Kota Negara yang disusun oleh pemerintah.

    "Segera selesaikan semua payung hukum yang dibutuhkan dalam perpindahan ibu kota," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait persiapan pemindahan ibu kota, di Kantor Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Februari 2020.

    Menurut Jokowi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan RUU-nya sudah dirampungkan. RUU ini tinggal diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas lebih lanjut.

    "Mungkin akan disampaikan ke DPR minggu ini, akan disampaikan," kata Jokowi.

    Ia mengingatkan dalam merancang desain sistem, tata kelola, dan otoritanya, harus diperhatikan bahwa pemerintah tidak ingin sekedar mengolah ibu kota baru. Pemerintah ingin meng-install sistem cara kerja baru yang lebih futuristik, juga lebih fleksibel agar bisa bekerja lebih cepat dan efisien.

    Jokowi mengatakan percepatan ini perlu dilakukan, karena minat dari negara-negara lain untuk ikut terlibat dalam pembangunan ibu kota baru ini sudah bermunculan. Salah satunya adalah dari Korea Selatan yang menawarkan konsep kota pintar dan hijau.

    "Ini saya kira sebuah signal yang bagus. Sebab itu, perlu disiapkan detail-detail proses kerjasama antara kita dengan negara lain dan meminta di lakukan langkah-langkah percepatan," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.