Airlangga Jelaskan Sistem Jaminan PHK di Omnibus Law, Apa Itu?

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Koalisi Rakyat Bali (KIRAB) meneriakan yel-yel dalam unjuk rasa penolakan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Denpasar, Bali, Kamis 6 Februari 2020. Mereka menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena dinilai berpotensi merugikan kalangan buruh, petani dan masyarakat sipil di Bali. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

    Anggota Koalisi Rakyat Bali (KIRAB) meneriakan yel-yel dalam unjuk rasa penolakan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Denpasar, Bali, Kamis 6 Februari 2020. Mereka menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena dinilai berpotensi merugikan kalangan buruh, petani dan masyarakat sipil di Bali. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan pengganti pesangon dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja.

    Pada aturan omnibus law itu pekerja yang di-PHK bisa mendapatkan pelatihan selama enam bulan dan mendapat "pemanis". 

    “Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini diselaraskan dengan Kartu Pra-Kerja. Jadi Kartu Pra-Kerja akan diluncurkan pemerintah di bulan Maret, di mana untuk mereka yang belum bekerja dan ingin bekerja dengan perbedaan skill gap,” kata Airlangga dalam Focus Group Discussion Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Februari 2020.

    Sama halnya dengan para pencari kerja, mereka yang kehilangan pekerjaan karena berbagai alasan, dapat ikut serta dalam pelatihan ini. Airlangga mengatakan para pekerja mendapat pelatihan untuk re-skilling agar sesuai dengan yang dibutuhkan industri.

    Pelatihan ini, kata Airlangga, dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan iuran yang dibayarkan tetap sama. Tapi dengan catatan perusahaan harus aktif membayar iuran. “Jadi kalau perusahaannya tidak pernah bayar iuran ya tentu tidak dapat fasilitas ini,” ucapnya.

    Mereka akan diberikan pelatihan oleh pemerintah dan ditanggung biayanya. Pelatihan ini dibuka dengan kuota dua juta orang. Selama pelatihan enam bulan, ada uang saku sebesar Rp 500 ribu.

    Selanjutnya akan ada sweetener atau pemanis yang diberikan. Nilai pemanis ini bisa 1-5 kali gaji. Tergantung dengan lamanya kerja. Digolongkan dalam beberapa kategori, salah satunya pekerja di bawah lima tahun dan pekerja di atas 12 tahun.

    “Rangenya ada pekerja di bawah lima tahun sampai di atas 12 tahun. Dengan berlakunya Undang-Undang ini diberi sweetener sebanyak lima kali gaji. Nah ini tambahan tambahan yang diberikan oleh UU ini,” ucap Ketua Umum Partai Golkar ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.