Airlangga Jelaskan Sistem Jaminan PHK di Omnibus Law, Apa Itu?

Anggota Koalisi Rakyat Bali (KIRAB) meneriakan yel-yel dalam unjuk rasa penolakan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Denpasar, Bali, Kamis 6 Februari 2020. Mereka menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena dinilai berpotensi merugikan kalangan buruh, petani dan masyarakat sipil di Bali. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan pengganti pesangon dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja.

Pada aturan omnibus law itu pekerja yang di-PHK bisa mendapatkan pelatihan selama enam bulan dan mendapat "pemanis". 

“Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini diselaraskan dengan Kartu Pra-Kerja. Jadi Kartu Pra-Kerja akan diluncurkan pemerintah di bulan Maret, di mana untuk mereka yang belum bekerja dan ingin bekerja dengan perbedaan skill gap,” kata Airlangga dalam Focus Group Discussion Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Februari 2020.

Sama halnya dengan para pencari kerja, mereka yang kehilangan pekerjaan karena berbagai alasan, dapat ikut serta dalam pelatihan ini. Airlangga mengatakan para pekerja mendapat pelatihan untuk re-skilling agar sesuai dengan yang dibutuhkan industri.

Pelatihan ini, kata Airlangga, dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan iuran yang dibayarkan tetap sama. Tapi dengan catatan perusahaan harus aktif membayar iuran. “Jadi kalau perusahaannya tidak pernah bayar iuran ya tentu tidak dapat fasilitas ini,” ucapnya.

Mereka akan diberikan pelatihan oleh pemerintah dan ditanggung biayanya. Pelatihan ini dibuka dengan kuota dua juta orang. Selama pelatihan enam bulan, ada uang saku sebesar Rp 500 ribu.

Selanjutnya akan ada sweetener atau pemanis yang diberikan. Nilai pemanis ini bisa 1-5 kali gaji. Tergantung dengan lamanya kerja. Digolongkan dalam beberapa kategori, salah satunya pekerja di bawah lima tahun dan pekerja di atas 12 tahun.

“Rangenya ada pekerja di bawah lima tahun sampai di atas 12 tahun. Dengan berlakunya Undang-Undang ini diberi sweetener sebanyak lima kali gaji. Nah ini tambahan tambahan yang diberikan oleh UU ini,” ucap Ketua Umum Partai Golkar ini.






Terpopuler Bisnis: Tiga Cara Hadapi Inflasi Musuh Dunia, Kemnaker Pastikan BSU Cair Pekan Depan

4 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Tiga Cara Hadapi Inflasi Musuh Dunia, Kemnaker Pastikan BSU Cair Pekan Depan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis Jumat kemarin, dimulai dari tingginya inflasi telah menjadi musuh bersama di seluruh dunia.


Dugaan Retas HP Menko Airlangga, Jubir: Tidak Ada Kiriman File Spyware

4 hari lalu

Dugaan Retas HP Menko Airlangga, Jubir: Tidak Ada Kiriman File Spyware

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Alia Karenina buka suara soal dugaan peretasan terhadap ponsel milik Menteri Airlangga Hartarto.


10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

5 hari lalu

10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

Airlangga mengungkapkan ada sepuluh provinsi yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) karena mampu mengendalikan inflasi.


Airlangga Sebut Ledakan Inflasi Jadi Musuh Dunia, Ini 3 Cara Menanggulanginya

5 hari lalu

Airlangga Sebut Ledakan Inflasi Jadi Musuh Dunia, Ini 3 Cara Menanggulanginya

Untuk menanggulangi dampak inflasi dan tetap menjaga daya beli masyarakat, Airlangga membeberkan tiga cara yang disiapkan pemerintah.


Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

5 hari lalu

Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

Jokowi ingin pengendalian inflasi dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.


Menko Airlangga Klaim Hilirisasi Pertanian Berhasil Naikkan Nilai Ekspor

5 hari lalu

Menko Airlangga Klaim Hilirisasi Pertanian Berhasil Naikkan Nilai Ekspor

Airlangga Hartarto mengklaim berbagai indikator perekonomian nasional menguat di tengah risiko pelemahan ekonomi global.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

9 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

10 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

11 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


Airlangga: Pemerintah Belum Putuskan Penerapan Konversi LPG 3 Kg ke Kompor Listrik

11 hari lalu

Airlangga: Pemerintah Belum Putuskan Penerapan Konversi LPG 3 Kg ke Kompor Listrik

Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah belum memiliki keputusan apapun untuk menerapkan program konversi dari kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik induksi.