Airlangga Sebut Pemerintah Baru akan Sosialisasi Omnibus Law

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah baru akan menyosialisasikan omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja.

    Airlangga mengatakan sebelumnya pemerintah tidak bisa sosialisasi karena belum ada Surat Presiden. “Justru pemerintah ini akan memulai sosialiasi sesudah Surpres. Kami tidak bisa sosialisasi terhadap sesuatu yang masih di awang-awang. Kami akan membuat omnibus law isinya masih di awang-awang enggak bisa,” ujar Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Februari 2020.

    Airlangga menuturkan sudah ada jadwal untuk sosialisasi di beberapa tempat sudah mulai berjalan. Sosialisasi dilakukan secara pararel dengan proses politiknya di Dewan Perwakilan Rakyat.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menilai sosialisasi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Ia menyebut DPR akan bersama dengan pemerintah menyosialisasikan RUU Cipta Kerja ini.

    “Belum maksimal, kami sudah bersepakat bahwa DPR bersama dengan pemerintah akan sama sama menyosialisasikan,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 24 Februari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Rapid Test, Swab, dan TB-TCM dalam Deteksi Virus Corona

    Ada tiga tes yang dapat dilakukan untuk mendeteksi virus corona di dalam tubuh, yaitu dengan Rapid Test, Swab, atau metode TB-TCM. Simak perbedaannya.