Masinton: Megawati Soal Keluarga Maju Pilkada Tak Sindir Jokowi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Pertahanan Keamanan Puan Maharani dalam acara pengumuman calon kepala daerah gelombang I di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Pertahanan Keamanan Puan Maharani dalam acara pengumuman calon kepala daerah gelombang I di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mewanti-wanti agar seluruh kadernya tak memaksa keluarga maju di Pemilu 2024, bukan hal baru. Megawati kerap mengingatkan hal tersebut dalam setiap pembekalan kader. "Kira-kira dua tahun lalu sudah disampaikan bahwa PDIP partai terbuka, bukan partai keluarga," kata dia di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu, 26 Februari 2020.

    Masinton juga menyampaikan bahwa pernyataan Megawati tanpa indikasi untuk menyindir pihak tertentu. "Jauh sebelum Gibran dicalonkan, Bu Mega sudah menyatakan itu. Engga ada kaitannya."

    Sebelumnya, Megawati mengaku jengkel karena ada partai yang memaksakan anggota keluarganya mengikuti Pemilihan Umum 2024. “Berhentilah, kalau kalian punya anak, anaknya itu enggak bisa, jangan dipaksa-paksa. Jengkel loh saya. Lah iya loh, ngapain sih kayak enggak ada orang. Kader itu ya anak kalian juga loh. Gimana yo,” kata Megawati saat memberikan pengarahan kepada calon kepala daerah peserta Pilkada 2020 di DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.

    Megawati mengatakan, pada 2024, dunia perpolitikan Indonesia akan berubah dan terjadi regenerasi. Sebab, sosok seperti dirinya sudah mulai pudar. Sehingga harus anak-anak muda yang didorong. Nyatanya, kata dia, masih ada yang mendorong anggota keluarga, seperti anak, istri, hingga ponakan untuk menjadi calon pemimpin.

    ANDITA RAHMA | FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.