Jazuli: Pertamuan Pimpinan PKS-Golkar Perkuat Komunikasi di DPR

Reporter

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan pertemuan para pimpinan PKS dengan Partai Golkar pada Selasa malam, 25 Februari 2020, semakin memperkuat jalinan silaturahim dan komunikasi politik, dan kerja sama kedua partai di parlemen. "Dengan pertemuan antara Presiden PKS dan Ketua Umum Partai Golkar Selasa malam semakin mengokohkan jalinan silaturahim, komunikasi, dan kerja sama yang telah terjalin sangat baik di DPR," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.

Di DPR, Fraksi PKS telah lebih dulu datang menyambangi Fraksi Partai Golkar dan hingga saat ini terus menjalin komunikasi intensif. Menurut dia dilakukan karena banyak isu parlemen yang saling beririsan menyangkut agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), pengawasan, dan anggaran negara. "Tinggal sejumlah kesepakatan antara dua pimpinan partai kami operasionalisasikan secara lebih detil di parlemen," ujarnya.

Dia mencontohkan agenda-agenda parlemen yang perlu komunikasi intensif sehingga terjadi kesepahaman antara lain soal rencana pembahasan Omnibus Law dan prioritas Prolegnas 2020 lainnya dan pembelaan bersama kepentingan rakyat kecil.

Pimpinan PKS melakukan kunjungan silaturahim ke Partai Golkar yang dipimpin langsung Presiden PKS Sohibul Iman dan diterima Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta Sekjen dan para Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Dalam pertemuan itu, Sohibul didampingi Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman, para Ketua DPP PKS Almuzamil Yusuf, Chairul Anwar dan Hermanto serta Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Ecky Awal Muharram dan Adang Darajatun.

Jazuli mengatakan, dalam pertemuan Selasa malam itu, Presiden PKS Sohibul Iman berharap Omnibus Law bisa menjadi instrumen untuk mendorong transformasi struktural Indonesia. "Karena itu Presiden PKS berharap agar substansinya tetap menjaga tiga koridor, yaitu koridor konstitusi, koridor keadilan bagi semua pihak, dan koridor prinsip-prinsip otonomi daerah," ujarnya.

Menurut Jazuli, dalam pertemuan itu dia menyampaikan posisi PKS yang berfokus terhadap kemandirian ekonomi anak bangsa sehingga Pemerintah harus jelas keberpihakannya pada permodalan UMKM.

Jazuli menjelaskan, pertemuan pada Selasa malam itu, selain bertujuan mempererat silaturahim politik dan kebangsaan, juga dimaksudkan untuk menjalin kerjasama yang semakin erat dengan Partai Golkar dalam berbagai isu seperti pilkada dan isu-isu politik di parlemen. PKS, kata Jazuli, menaruh hormat dan dengan kerendahan hati banyak belajar dari Partai Golkar. “Bentuk konkretnya kami ingin membangun kerjasama yang lebih erat dalam isu-isu politik dan kebangsaan baik di pentas politik nasional maupun lokal (pilkada), juga dalam isu-isu kebijakan di DPR."


 






Majelis Syuro PKS Tetapkan Kriteria Capres 2024 Religius Nasionalis

18 jam lalu

Majelis Syuro PKS Tetapkan Kriteria Capres 2024 Religius Nasionalis

PKS disebut-sebut bakal menjalin koalisi bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

20 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

21 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

23 jam lalu

Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah berkomunikasi dengan berbagai tokoh politik terkait langkah politiknya di masa mendatang.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

23 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

1 hari lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Setelah NasDem, Relawan Anies Yakin PKS dan Demokrat Bakal Menyusul Deklarasi

1 hari lalu

Setelah NasDem, Relawan Anies Yakin PKS dan Demokrat Bakal Menyusul Deklarasi

Relawan Anies, Sekretariat Kolaborasi Indonesia yakin akan ada partai susulan yang segera mendeklarasikan dukungan terhadap Anies sebagai capres


Partai NasDem Tawarkan Anies Baswedan ke Calon Koalisi, Surya Paloh: Calon Kami Ganteng Apa Kagak?

1 hari lalu

Partai NasDem Tawarkan Anies Baswedan ke Calon Koalisi, Surya Paloh: Calon Kami Ganteng Apa Kagak?

Surya Paloh menyatakan akan menawarkan Anies Baswedan ke calon mitra koalisinya, PKS dan Partai Demokrat.