KPK Kembali Periksa Hasto di Kasus Harun Masiku

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto seusai memenuhi panggilan Penyidik KPK di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020. Kasus tersebut juga menyeret nama tersangka Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto

    Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto seusai memenuhi panggilan Penyidik KPK di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020. Kasus tersebut juga menyeret nama tersangka Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR yang melibatkan caleg partai tersebut, Harun Masiku. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

    "Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka WSE," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu, 26 Februari 2020.

    Sebelumnya, Hasto telah diperiksa pada 24 Januari 2020. Seusai diperiksa, Hasto mengaku disodori 24 pertanyaan oleh penyidik. Salah satu pertanyaan mengenai alasan PDIP memilih Harun Masiku daripada Riezky Aprilia untuk menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

    "Saya jelaskan seluruh kronologinya kenapa partai mengambil keputusan terkait dengan pemindahan suara almarhum Pak Nazaruddin Kiemas," kata Hasto.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan Harun Masiku dan kader PDIP Saeful Bahri menjadi tersangka pemberi suap kepada Wahyu. Mereka diduga memberikan janji Rp 900 juta kepada Wahyu untuk memuluskan jalan Harun menjadi anggota DPR lewat PAW.

    KPK sempat akan menyegel ruangan Hasto di DPP PDIP pada 9 Januari 2020. Namun, petugas KPK dilarang oleh petugas keamanan dengan alasan belum mendapatkan izin atasan. Hingga saat ini, KPK belum ada pernyataan resmi dari KPK soal rencana lanjutan menggeledah ruangan PDIP itu. Adapun KPK juga belum menangkap Harun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.