Golkar dan PKS Bahas Peluang Koalisi di Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Presiden PKS Sohibul Iman melakukan pertemuan di DPP Partai Golkar, Jakarta, 25 Februari 2020. Tempo/Friski Riana

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Presiden PKS Sohibul Iman melakukan pertemuan di DPP Partai Golkar, Jakarta, 25 Februari 2020. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman membahas peluang berkoalisi di sejumlah daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 2020.

    "Ada beberapa daerah yang antara PKS dan Partai Golkar ada kerja samanya," kata Airlangga usai bertemu Sohibul di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa malam, 25 Februari 2020.

    Selain membahas Pilkada, kedua partai juga membicarakan agenda-agenda di parlemen, seperti RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan. Menurut Airlangga, Golkar dan PKS sepakat mendorong transformasi struktural perekonomian yang berlandaskan tujuan untuk mereformasi perekonomian.

    "Mengutamakan usaha-usaha kecil dan menengah, tentunya berasaskan dalam koridor-koridor konstitusi dan koridor kesejahteraan dan keadilan sosial," ujarnya.

    Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan bahwa partainya melihat banyak potensi atau peluang kerja sama dengan partai beringin di Pilkada 2020. "Nanti secara teknis tim kedua pihak akan menyisir di mana yang kami bisa kerja sama," ucap Sohibul.

    Adapun perbincangan mengenai omnibus law, PKS satu frekuensi dengan Golkar untuk melakukan transformasi struktural perekonomian. Sebab, ujar Sohibul, isu tersebut sudah disuarakan PKS jauh hari sebelum Pilpres 2019.

    Namun, Sohibul menyampaikan catatan bahwa partainya mendorong omnibus law dengan koridor yang jelas, yaitu sesuai konstitusi dan rambu-rambu keadilan. "Kami berharap seluruh stakeholder di negeri ini mendapatkan rasa keadilan, sehingga nanti konten omnibus law benar-benar bisa menjamin keadilan bagi seluruh stakeholder," kata Sohibul.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.