Golkar Bilang RUU Cipta Kerja Tak Usah Dikembalikan ke Pemerintah

Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 30 Januari 2020. Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Golkar Azis Syamsuddin menilai draf omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) tak perlu dikembalikan ke pemerintah untuk perbaikan salah ketik Pasal 170. Azis yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu menyarankan perbaikan itu nantinya dilakukan saja dalam pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah.

"Kalau substansinya memang sama dan bisa kami ubah dalam pembahasan, kenapa harus diputar-putar? Kalau saya lho," kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

Azis mengatakan pengembalian draf kepada pemerintah akan memakan waktu. Padahal, menurut dia, masalah salah ketik itu bisa diselesaikan dengan lebih simpel.

"Kami kan harus ciptakan Indonesia maju dengan efisien dan efektif. Jangan menciptakan hal-hal itu muter-muter, ruwet," ujar Azis.

Dia menjelaskan, pengembalian draf kepada pemerintah sebenarnya bisa diputuskan jika DPR sudah menggelar rapat pimpinan, rapat Badan Musyawarah, paripurna, dan draf tersebut sampai ke alat kelengkapan dewan. Namun, hingga saat ini belum ada rapat pimpinan untuk membahas draf itu.

"DPR bagaimana mau mengembalikan? Bahas juga belum. Kan kalau mengembalikan harus ada rapim, harus ada bamus, dan sudah ada di AKD atau di pansus," kata dia.

Sebelumnya, anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih menyarankan agar DPR mengembalikan terlebih dulu draf omnibus law ke pemerintah. Sebab, pemerintah sebelumnya berdalih terjadi kesalahan ketik pada Pasal 170.

Pasal itu menyebutkan bahwa pemerintah dapat mengubah ketentuan dalam undang-undang omnibus law itu atau ketentuan lain yang belum diatur menggunakan peraturan pemerintah. Pasal ini menuai kritik karena dianggap menabrak konstitusi dan hirarki perundang-undangan di Indonesia.






PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

16 jam lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

20 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

1 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

2 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

2 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

2 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

2 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

2 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

2 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.