Pemerintah Siapkan Inpres Baru Penanganan Papua

Reporter

Editor

Amirullah

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (dua kanan) didampingi Menteri Kesehatan Terawan (dua kiri), Mendagri Tito Karnavian (kanan) dan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal (kiri) memberikan keterangan pers di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. Pertemuan tersebut membahas tentang kondusifitas di Kepulauan Natuna. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah menyiapkan instrumen hukum terkait penanganan Papua. "Menyiapkan inpres penanganan Papua yang lebih komprehensif," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

Mahfud mengatakan, instruksi presiden atau Inpres yang disiapkan merupakan kelanjutan dari Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Masa berlaku Inpres yang lama hanya sampai 2019.

"Mau diperbarui sekaligus disambung. Cuma nyambung saja fungsi sehingga koordinasi lebih menyatu dan terarah," ujarnya.

Dalam rancangan Inpres yang baru, tim milik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang khusus menangani pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan digabung dengan tim pertahanan dan keamanan dari Kemenko Polhukam. Selama ini, kedua unit berjalan sendiri. Sehingga, di Inpres yang baru, tim akan digabung dan di bawah komando Bappenas.

Menurut Mahfud, kebijakan seperti itu akan membuat penanganan Papua lebih terpadu. Sehingga, penyelesaian kasus Papua lebih komprehensif dan tidak terkesan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan keamanan atau militer.

"Soal Papua itu kan harus diselesaikan secara serius dan terpadu. Selama ini juga sudah serius dan terpadu, tapi unit organisasinya terpisah," kata dia.






Komdis PSSI Sebut Sudah Biasa Sepak Bola di Indonesia Digelar Malam

5 jam lalu

Komdis PSSI Sebut Sudah Biasa Sepak Bola di Indonesia Digelar Malam

Komdis PSSI tengah menginvestigasi tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang usai pertandingan Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya.


Tragedi Kanjuruhan: Ini Alasan Komdis PSSI Sanksi Panpel Arema FC

7 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan: Ini Alasan Komdis PSSI Sanksi Panpel Arema FC

Komite Disiplin atau Komdis PSSI menilai ada kelemahan dalam hal penjualan tiket di laga Arema FC vs Persebaya yang berakhir ricuh.


Jokowi Minta TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesaikan Tugas Dalam Satu Bulan

12 jam lalu

Jokowi Minta TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesaikan Tugas Dalam Satu Bulan

Mahfud Md mengatakan Presiden Jokowi memberi target TGIPF Tragedi Kanjuruhan menyelesaikan investigasnya selama satu bulan.


Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

12 jam lalu

Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

Mahfud MD memaparkan rencana Presiden Jokowi untuk mengunjungi korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur dan menyerahkan santunan


Mahfud MD Sebut TGIPF Tragedi Kanjuruhan Rapat Perdana Malam Ini

12 jam lalu

Mahfud MD Sebut TGIPF Tragedi Kanjuruhan Rapat Perdana Malam Ini

Mahfud MD menerangkan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan akan mulai menggelar rapat perdananya malam ini.


Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

12 jam lalu

Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

Di antara 4 menko di kabinet Jokowi, siapakah yang paling kaya antara Luhut, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto atau Mahfud MD? Berapa utangnya?


Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

13 jam lalu

Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

Mahfud Md hari ini menemui Presiden Jokowi di Istana Negara untuk membeitahu pembentukan TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Akan dibuat Kepres.


Mahfud MD Targetkan TGIPF Ungkap Tragedi Kanjuruhan Tak Sampai Sebulan

13 jam lalu

Mahfud MD Targetkan TGIPF Ungkap Tragedi Kanjuruhan Tak Sampai Sebulan

Mahfud MD menargetkan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuknya dapat mengungkap tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur kurang dari sebulan.


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

13 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

14 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.