Gerindra Soroti Intervensi Negara dalam RUU Data Pribadi

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyampaikan keterangan usai melakukan pertemuan terkait RUU Perlindungan Data Pribadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR asal Partai Gerindra Yan Parmenas Mandenas menyoroti keamanan data pribadi masyarakat dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Menurut Yan, konstelasi politik di Indonesia yang dinamis membuat negara rentan menyalahgunakan kekuasaan.

“Bagaimana negara tidak intervensi terhadap data pribadi masyarakat. Karena sudah pakai media sosial. Jangan sampai suatu waktu negara bisa intervensi untuk mengakses data pribadi,” kata Yan dalam rapat kerja Komisi I dengan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate di DPR RI, Selasa, 25 Februari 2020.

Yan mengatakan rapat hari ini hanya membahas terkait keamanan nasional, yang dianggap akan disetujui semua pihak. Namun, kata dia, ada aspek lain yang belum tersentuh, yakni keamanan masyarakat.

“Acara hari ini kan bahas national security, pasti semua setuju. Tapi kami tidak ingin national security ini disalahgunakan, malah negara yang mengendalikan rakyatnya dari aspek pengelolaan data,” tutur Yan pada wartawan selepas rapat.

Yan menyebut tidak ingin data pribadi masyarakat diakses seenaknya oleh negara. Salah satu faktor yang dikhawatirkan adalah konstelasi politik yang dinamis. Menurutnya saat konstelasi politik memanas, negara bisa saja sewenang-wenang terhadap data tersebut.

“Untuk dinamika itu maka saya rasa harus ada keseimbangan yang perlu kita perhatikan di dalam draf Rancangan Undang-Undang. Sehingga selain national security tapi people security juga harus kita jaga dari intervensi negara.”

Ia mengusulkan untuk membahas sanksi pidana dalam RUU PDP ini. Bukan hanya menyangkut keamanan nasional, tetapi terhadap orang yang mengintervensi data pribadi tanpa melalui proses dan mekanisme yang benar.

Terkait isu ini, Johnny mengatakan RUU PDP akan berjalan berdampingan dengan RUU lain, salah satunya RUU Siber. “National security ada di mana diatur. Di sisi lain ada RUU Siber yang terkait dengan defense dan security negara,” kata dia.






Sandiaga Uno Respon Soal Namanya Disebut Sebagai Cawapres Terkuat Dalam Survei

1 hari lalu

Sandiaga Uno Respon Soal Namanya Disebut Sebagai Cawapres Terkuat Dalam Survei

Sandiaga Uno menyatakan keputusan soal capres atau cawapres berada di tangan partai politik.


PKB dan Gerindra Sama-sama Usung Ketum Jadi Capres, Fadli Zon Bicara Elektabilitas

1 hari lalu

PKB dan Gerindra Sama-sama Usung Ketum Jadi Capres, Fadli Zon Bicara Elektabilitas

PKB berkukuh mengusung Cak Imin sebagai capres 2024. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyebut keputusan ini merupakan mandat dari muktamar.


Ketua Komisi D DPRD Bantul Enggar Suryo Jatmiko Ditangkap Polisi Karena Kasus Penipuan

1 hari lalu

Ketua Komisi D DPRD Bantul Enggar Suryo Jatmiko Ditangkap Polisi Karena Kasus Penipuan

Anggota DPRD Bantul Enggar Suryo Jatmiko disebut menipu seseorang sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp 150 juta.


Prabowo Subianto Singgung Chemistry dengan Presiden Jokowi Usai Wacana Dipasangkan di Pilpres 2024

2 hari lalu

Prabowo Subianto Singgung Chemistry dengan Presiden Jokowi Usai Wacana Dipasangkan di Pilpres 2024

Prabowo Subianto tak menolak ataupun menerima secara tegas soal wacana dirinya berpasangan dengan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024.


Soal Peluang Jadi Cawapres Prabowo atau Puan, Cak Imin: Nanti Kita Bicarakan Tuntas

4 hari lalu

Soal Peluang Jadi Cawapres Prabowo atau Puan, Cak Imin: Nanti Kita Bicarakan Tuntas

Saat ini, kata Cak Imin, koalisi yang dibangun antara Partai Gerindra dan PKB terus mengalir dan diisi dengan sejumlah aktivitas.


Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

4 hari lalu

Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan soal gugatan Sekber Prabowo-Jokowi kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.


Partai Gerindra Ungkap Cak Imin Sosok Paling Potensial Jadi Wakil Prabowo

4 hari lalu

Partai Gerindra Ungkap Cak Imin Sosok Paling Potensial Jadi Wakil Prabowo

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menjadi kandidat terkuat untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Pilpres 2024


Jelang Pemilu 2024, Inilah 3 Parpol yang Saling Mengklaim sebagai Partai Wong Cilik

5 hari lalu

Jelang Pemilu 2024, Inilah 3 Parpol yang Saling Mengklaim sebagai Partai Wong Cilik

Menuju Pemilu 2024, setidaknya ada tiga parpol yang mengklaim sebagai partai wong cilik, Siapa saja mereka?


Tetap Usung Cak Imin Jadi Capres 2024, PKB: Mandat Muktamar Harga Mati

5 hari lalu

Tetap Usung Cak Imin Jadi Capres 2024, PKB: Mandat Muktamar Harga Mati

PKB menyebut mandat muktamar partai itu adalah mengusung Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai capres 2024.


Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

5 hari lalu

Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

Rachmawati Soekarnoputri kelahiran 27 September 1950. Dalam panggung politik ia kerap tak sepakat dengan Megawati, kakaknya.