Eks Pimpinan KPK Sebut Aparat Hukum Belum Sadar Forensik Digital

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Amien Sunaryadi. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah

    Amien Sunaryadi. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amien Sunaryadi, menyayangkan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan di Indonesia yang belum menyadari pentingnya sertifikasi spesialis forensik digital.

    Padahal, seorang spesialis forensik digital menjadi instrumen penting yang akan menginvestasi jejak maya ketika mengusut suatu kasus kejahatan keuangan. Di mana, hasil investigasi tersebut, biasanya digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan.

    “Misalnya di pengadilan, jejak digital kan dijadikan barang bukti kasus suap atau korupsi, contoh percakapan di email, hakim atau jaksa tidak pernah tanya siapa yang pegang ini barang, ada sertifikatnya enggak. Karena kalau enggak ada sertifikat, tata cara menanganinya bisa saja berantakan,” kata Amien di Capital Place, Jakarta Selatan, pada Senin, 24 Februari 2020.

    Senada dengan Amien, Mantan Pimpinan KPK Chandra Hamzah pun melihat pentingnya seorang hakim atau aprat penegak hukum mempertanyakan keahlian seseorang di bidang forensik digital.

    “Kenapa ini jadi penting? Karena pada saat dilakukan pertama kali akuisisi ini barang perangkat elektronik enggak bener, ya jadi enggak bener. Kalau punya sertifikat, dia dianggap sudah bisa,” kata Chandra.

    Akibatnya, kata Chandara, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan pun jarang ada yang mempertanyakan keabsahan data digital yang dijadikan barang bukti.

    Di sisi lain, baik Amien maupun Chandra menyadari bahwa seseorang yang memiliki keahlian sebagai spesialis forensik digital di Indonesia tak banyak. Bahkan, mereka yang ingin mendapatkan sertifikat harus menempuh pendidikan dan pelatihan di luar negeri. Padahal, investigasi forensik sangat diperlukan untuk memperoleh bukti ada atau tidaknya kecurangan dalam pengelolaan suatu perusahaan.

    "Selain untuk menelusuri fakta maupun bukti-bukti atas suatu tindakan fraud dalam rangka pembuktian di pengadilan, investigasi forensik juga bisa sebagai antisipasi bagi manajemen baru di sebuah perusahaan supaya terbebas dari kesalahan atau liabilitas yang ditinggalkan manajemen sebelumnya," kata Amien.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.