Ketua DPR Menilai Sosialisasi RUU Cipta Kerja Belum Maksimal

Reporter

Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyampaikan keterangan usai melakukan pertemuan terkait RUU Perlindungan Data Pribadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menilai sosialisasi Rancangan Undang-Undang atau  RUU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Karena itu, kata dia, DPR akan bersama dengan pemerintah mensosialisasikan RUU ini.

“Belum maksimal, kami sudah bersepakat bahwa DPR bersama dengan pemerintah akan sama-sama mensosialisasikan,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 24 Februari 2020.

Puan berujar DPR tengah membaca dan membuat tim untuk melihat hal-hal mana yang mendesak dalam omnibus law tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengkaji pasal-pasal yang sempat ramai ditolak oleh publik.

Puan menuturkan akan melakukan sosialisasi secara paralel dengan pembahasan. Artinya ia akan melakukan sosialisasi sekaligus membahas secara terbuka.

“Kalau nanti pembahasannya itu di satu ruang kecil, tentu saja itu akan membuat sepertinya tidak ada kesempatan atau ruang terbuka lagi untuk masyarakat. Jadi kita sama-sama bisa jernih hati dan jernih pikiranlah, kami sosialisasikan buka satu per satu,” ucap Ketua DPR.

Adapun terkait salah ketik di salah satu pasal RUU Cipta Kerja, Puan mengatakan tak perlu dikembalikan ke pemerintah. Melainkan akan dibahas di DPR. “Ya kan pemerintah sudah mengatakan bahwa itu katanya ada salah ketik. Ini kan masih draf, jadi memang nggak perlu juga kami kembalikan tapi nanti bicarakan lagi di sini,” kata dia.

Pada perjalanannya RUU Cipta Kerja menuai banyak penolakan dari masyarakat. Banyak yang menolak karena perumusannya tidak dilakukan secara terbuka, dan tak melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan sektor yang diatur. Padahal aturan sapu jagat ini mengatur begitu banyak sektor.

Serikat buruh, serikat pers, lembaga swadaya masyarakat di sektor lingkungan, pertambangan, dan perempuan misalnya, sudah banyak yang bersuara menolak omnibus law ini.

FIKRI ARIGI






IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

1 hari lalu

IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa membatalkan kehadiran di MKD DPR untuk memberikan keterangan dalam sidang etik terhadap anggota dewan.


Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

14 hari lalu

Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

Puan Maharani minta pemerintah menggelar audit keamanan siber setelah muncul hacker Bjorka yang bocorkan data lembaga negara dan tokoh di Indonesia.


MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

15 hari lalu

MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

Kata Junimart, perayaan tersebut bersifat spontan dan Puan Maharani pun tidak mengharapkan situasi tersebut.


Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

20 hari lalu

Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

Koordinator SPSI, Guntoro, menyinggung soal Ketua DPR Puan Maharani yang menangis saat menolak kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu.


Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

28 hari lalu

Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

Benarkah DPR mendapatkan dana pensiun? Apakah nominalnya lebih kecil dari dana pensiun ASN, sehingga tidak disebut membebani APBN?


Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

28 hari lalu

Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

Membahas soal dana pensiun, apakah mantan Presiden dan Wapres juga mendapatkan dana pensiun setelah kelar menjabat? Apa yang membuat batal?


Puan Maharani: RI Harus Kurangi Kencanduan Ekspor Komoditas

42 hari lalu

Puan Maharani: RI Harus Kurangi Kencanduan Ekspor Komoditas

Menurut Puan Maharani, Indonesia perlu mengurangi ekspor komoditas untuk meningkatkan kemandirian pangan dan ketahanan energi nasional.


Doktor Kehormatan untuk Puan Maharani dari PKNU Korea Selatan, Apakah itu?

17 Juli 2022

Doktor Kehormatan untuk Puan Maharani dari PKNU Korea Selatan, Apakah itu?

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mendapat gelar Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan dari Pukyong National University (PKNU), Korea Selatan.


Puan Maharani Beroleh Gelar Doktor HC dari Universitas Nasional Pukyong, Sebesar Apa Kampus PKNU?

14 Juli 2022

Puan Maharani Beroleh Gelar Doktor HC dari Universitas Nasional Pukyong, Sebesar Apa Kampus PKNU?

PKNU yang memberikan gelar Doktor HC ke Puan Maharani, menduduki peringkat 3 di antara Universitas Korea yang memiliki lebih dari 12.000 mahasiswa.


Puan Maharani Bakal Dapat Gelar Doktor Kehormatan dari Kampus di Korea Selatan

13 Juli 2022

Puan Maharani Bakal Dapat Gelar Doktor Kehormatan dari Kampus di Korea Selatan

Young-Soo Jang berharap, pemberian gelar kepada Puan Maharani akan menginspirasi perempuan untuk dapat berperan lebih dalam politik.