Sempat Ada Asap Tebal, Anggota DPR Ragukan Keamanan Kantornya

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah karyawan berada di luar gedung saat terjadi kepulan asap putih di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020. ANTARA

    Sejumlah karyawan berada di luar gedung saat terjadi kepulan asap putih di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Asap tebal sempat memenuhi gedung Nusantara III Kompleks DPR/MPR. Asap ini membuat penghuni gedung segera meninggalkan gedung. Meski demikian, asap ini disebut tak mengganggu aktivitas.

    “Nggak terganggu, aktivitas di DPD saya lihat tidak terganggu, di Nusantara IV juga nggak terganggu, di Nusantara I juga tidak terganggu ya,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Arsul Sani di Komplels Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 24 Februari 2020.

    Arsul mengatakan para anggota DPR meragukan keamanan kantornya. Ia juga masih menemukan hal-hal lain terkait keamanan yang meragukan, salah satunya adalah lift yang pernah anjlok di Nusantara I. Selain itu ia mengeluhkan terkait orang yang bebas keluar masuk.

    Kendati demikian, membuat gedung baru juga dianggap sudah tidak relevan. Alasannya karena sudah ada wacana pemindahan Ibu Kota. Selain itu anggota DPR kerap dihujani kritik bila merencanakan sesuatu untuk kepentingan anggota.

    “Tetapi kan ketika DPR mengajukan anggaran untuk gedung baru, untuk juga renovasi kan selalu dikritisi oleh berbagai elemen masyarakat sipil,” ucapnya.

    Sebelumnya asap tebal menyelimuti gedung Nusantara III sekitar pukul 11.40 WIB. Terdengar alarm panjang, dan asap yang seketika memenuhi ruangan.

    Menurut Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, asap tersebut tidak disebabkan oleh kebakaran, melainkan karena sistem aerosol yang rusak. “Di koridor lantai 2 itu sejam lalu, aerosol berfungsi tanpa sebab jelas,” kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 24 Februari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.