Sempat Ada Asap Tebal, Anggota DPR Ragukan Keamanan Kantornya

Reporter

Editor

Amirullah

Sejumlah karyawan berada di luar gedung saat terjadi kepulan asap putih di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Asap tebal sempat memenuhi gedung Nusantara III Kompleks DPR/MPR. Asap ini membuat penghuni gedung segera meninggalkan gedung. Meski demikian, asap ini disebut tak mengganggu aktivitas.

“Nggak terganggu, aktivitas di DPD saya lihat tidak terganggu, di Nusantara IV juga nggak terganggu, di Nusantara I juga tidak terganggu ya,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Arsul Sani di Komplels Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 24 Februari 2020.

Arsul mengatakan para anggota DPR meragukan keamanan kantornya. Ia juga masih menemukan hal-hal lain terkait keamanan yang meragukan, salah satunya adalah lift yang pernah anjlok di Nusantara I. Selain itu ia mengeluhkan terkait orang yang bebas keluar masuk.

Kendati demikian, membuat gedung baru juga dianggap sudah tidak relevan. Alasannya karena sudah ada wacana pemindahan Ibu Kota. Selain itu anggota DPR kerap dihujani kritik bila merencanakan sesuatu untuk kepentingan anggota.

“Tetapi kan ketika DPR mengajukan anggaran untuk gedung baru, untuk juga renovasi kan selalu dikritisi oleh berbagai elemen masyarakat sipil,” ucapnya.

Sebelumnya asap tebal menyelimuti gedung Nusantara III sekitar pukul 11.40 WIB. Terdengar alarm panjang, dan asap yang seketika memenuhi ruangan.

Menurut Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, asap tersebut tidak disebabkan oleh kebakaran, melainkan karena sistem aerosol yang rusak. “Di koridor lantai 2 itu sejam lalu, aerosol berfungsi tanpa sebab jelas,” kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 24 Februari 2020.






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

19 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

19 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

22 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Polda Metro Jaya Kerahkan 602 Pasukan Amankan Acara P20 di Gedung DPR Besok

1 hari lalu

Polda Metro Jaya Kerahkan 602 Pasukan Amankan Acara P20 di Gedung DPR Besok

Polda Metro Jaya menyiapkan 602 personel untuk mengamankan jalannya G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) ke-8 di Gedung DPR 5-7 Oktober 2022


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

1 hari lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.