Dikritik soal Penghentian 36 Kasus, Firli KPK Bilang Tanda Cinta

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri memberikan pemaparan kinerja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020. Rapat tersebut membas rencana kinerja KPK tahun 2020, pengelolaan SDM, tugas Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangKPK serta sinergitas koordinasi dengan Pimpinan KPK dalam lingkup pengawasan yang diikuti oleh jajaran Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua KPK Firli Bahuri memberikan pemaparan kinerja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020. Rapat tersebut membas rencana kinerja KPK tahun 2020, pengelolaan SDM, tugas Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangKPK serta sinergitas koordinasi dengan Pimpinan KPK dalam lingkup pengawasan yang diikuti oleh jajaran Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tak ambil pusing terhadap kritik yang dilayangkan sejumlah pihak setelah pihaknya mengumumkan penghentian penyelidikan 36 kasus. Firli menilai, kritik tersebut ada lantaran publik merasa kaget dengan sistem terbuka dan transparansi yang ia terapkan.

    "Ini kalau kritikan biasalah. Maksud saya begini, memang mengawal sesuatu yang baru, dalam sistem keterbukaan, kalau anda biasa tertutup pasti anda akan kaget dengan terbuka," ujar Firli di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2020.

    Firli menyebut kondisi saat ini seperti bentuk kurva J, di mana ketika sesuatu hal yang terbuka maka akan ada risikonya.

    Menurut Firli, kritikan yang ada akan dijadikan bahan untuk koreksi. "Untuk lebih hati-hati. Dan itu juga wujud bukti kritik itu sayang dengan KPK, dia cinta," ucap dia.

    Di samping itu, Firli juga mengatakan keterbukaan informasi soal penghentian penyelidikan 36 kasus sebagai hal baik yang dilakukan. "Lebih baik terbuka daripada sembunyi-sembunyi," kata dia.

    KPK sebelumnya menghentikan penyelidikan 36 kasus korupsi pada 20 Februari 2020. Dihentikannya 36 kasus ini diketahui dari dokumen paparan Arah dan Kebijakan Umum KPK Tahun 2020.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui pengumuman penghentian kasus kepada publik baru pertama kali dilakukan di era Firli Bahuri cs. Ia beralasan pengumuman tersebut sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas. "Kami mencoba transparansi, makanya kami sampaikan," kata dia pada 21 Februari 2020.

    Kendati demikian, Alex enggan membeberkan 36 kasus tersebut. Ia berdalih KPK harus melindungi informan atau pelapor terkait puluhan kasus itu. "Ini informasi yang dikecualikan. Pelapor harus kami lindungi," ucap Alex.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.