KPK Pertimbangkan Memusnahkan Penyadapan Kasus yang Dihentikan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Ahad, 23 Februari 2020. TEMPO/Andita Rahma

    Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Ahad, 23 Februari 2020. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji penghapusan hasil penyadapan yang berkaitan dengan 36 kasus yang penyelidikannya dihentikan.

    Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tertulis bahwa hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK wajib dimusnahkan.

    "Sedangkan ini yang diberhentikan perkara-perkara lama nih. Ini hasil penyadapan kami kaji dulu," ujar Ali di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Ahad, 23 Februari 2020.

    Sebab, meski 36 perkara yang dihentikan adalah perkara yang ada sejak 2011, tetapi aturan yang tercantum dalam Undang-Undang KPK hasil revisi, tak berlaku untuk perkara lama. Jika tak dimusnahkan, kata Ali, hasil penyadapan bakal dijadikan rekomendasi sebagai bahan pencegahan.

    "Tetapi informasi  penyadapan ini tetap kita gunakan sebagai upaya pencegahan, membangun sistem pencegahan informasi dari penyadapan yang kemudian tidak menjadi perkara pada tahap penindakan," kata Ali.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.