Saut Situmorang Tidak Setuju Penghentian Kasus KPK Diumumkan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang bersama penyidik senior KPK, Novel Baswedan, membuka selubung kain kembali layar penghitung waktu sejak Novel Baswedan, diserang selama itu pula polisi gagal mengungkap pelaku, di gedung KPK Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019. Layar penghitung waktu ini, untuk kembali mengingatkan Pimpinan KPK terpilih (2019 -2023) segera menuntaskan kasus penyiraman Air Keras terhadap Penyidik Senior KPK Novel Baswedan yang hingga 1000 hari tidak terungkap pelakunya. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang bersama penyidik senior KPK, Novel Baswedan, membuka selubung kain kembali layar penghitung waktu sejak Novel Baswedan, diserang selama itu pula polisi gagal mengungkap pelaku, di gedung KPK Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019. Layar penghitung waktu ini, untuk kembali mengingatkan Pimpinan KPK terpilih (2019 -2023) segera menuntaskan kasus penyiraman Air Keras terhadap Penyidik Senior KPK Novel Baswedan yang hingga 1000 hari tidak terungkap pelakunya. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta-Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Saut Situmorang tak setuju dengan cara Firli Bahuri cs yang mengumumkan penghentian penyelidikan 36 kasus kepada publik. Menurut Saut persoalan itu seharusnya tetap berada di ranah internal KPK saja.

    "Persoalan itu dihentikan menjadi milik publik, tidak boleh sebenarnya. Nanti BUMN, BUMN yang mana saling tuduh. Kalau menghentikan jangan disampaikan ke publik, biarin milik KPK," ujar dia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Ahad, 23 Februari 2020.

    Saut pun berharap penghentian penyelidikan kasus bisa seimbang dengan tindakan penegakan hukumnya. "Saya berharap penghentian ini diimbangin penyelidikan baru, OTT lebih banyak," ujar dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui bahwa pengumuman penghentian kasus kepada publik baru pertama kali dilakukan. Ia beralasan pengumuman tersebut sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas. "Kami mencoba transparansi, makanya kami sampaikan," kata dia pada 21 Februari 2020.

    Pimpinan KPK memutuskan menghentikan penyelidikan terhadap 36 kasus korupsi pada 20 Februari 2020. Dihentikannya 36 kasus ini diketahui dari dokumen paparan Arah dan Kebijakan Umum KPK Tahun 2020.

    Kendati demikian, Alex enggan membeberkan 36 kasus tersebut. Ia berdalih bahwa KPK harus melindungi informan atau pelapor terkait puluhan kasus itu. "Ini informasi yang dikecualikan. Pelapor harus kami lindungi," ucap Alex.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    APBN 2020 Defisit 853 Triliun Rupiah Akibat Wabah Virus Corona

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksikan defisit pada APBN 2020 hingga Rp853 triliun atau 5,07 persen dari PDB akibat wabah virus corona.