Kontroversi Omnibus Law, Walhi Sebut Pemerintah Seperti VOC

Nur Hidayati. TEMPO/ Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nur Hidayati menilai pemerintah ingin mengembalikan pemusatan kekuasaan (sentralisasi) melalui omnibus law RUU Cipta Kerja.

Menurut Yaya, sapaan Nur Hidayati, sentralisasi itu demi memudahkan investasi semata. Praktik itu menjadikan pemerintah mirip VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang menjadi pintu masuk penjajahan Belanda di Indonesia.

"Sentralisasi dari government, terutama presiden yang seolah-olah menjadi sumber hukum dari (perizinan) berusaha di Indonesia. Ini sebenarnya menyerupai VOC," ucap Yaya di kawasan Senayan, Jakarta, hari ini, Sabtu, 22 Februari 2020.

Yaya menerangkan bahwa VOC dikenal sebagai negara di dalam negara. Korporasi ini memiliki hak istimewa untuk berbisnis mewakili pemerintah Belanda hingga menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Intinya, orientasi organisasi VOC adalah mencari kekayaan.

Yaya berpendapat sebaiknya pemerintah tak menggunakan penciptaan lapangan pekerjaan sebagai dalih untuk membuat omnibus law RUU Cipta Kerja kalau hanya menguntungkan pengusaha besar.

"Kalau memang omnibus law ini untuk memudahkan investasi, ya disebut saja untuk memudahkan investasi. Jangan seolah-olah berpihak kepada rakyat," ujar dia.






Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

2 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

5 hari lalu

Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

Pembangunan PLTU Batang kerap didemo warga dan aktivis lingkungan. Begini profil dari perencanaan hingga operasi PLTU Batang, Agustus 2022 lalu.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

6 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

8 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

8 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

10 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

10 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Pulau Pari Terancam Tenggelam, Warga Tuntut PT Holcim ke Pengadilan Swiss

11 hari lalu

Pulau Pari Terancam Tenggelam, Warga Tuntut PT Holcim ke Pengadilan Swiss

Warga Pulau Pari menggugat PT Holcim ke Pengadilan Swiss karena diduga berkontribusi terhadap perubahan iklim yang mengancam pulau tersebut


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

14 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

17 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.