Kontroversi Omnibus Law, Ombudsman Akan Undang Dua Kementerian

Gedung Ombudsman RI [Ombudsman]

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alamsyah Saragih mengatakan lembaganya akan mengundang dua kementerian untuk menanyakan ihwal draf omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Dua kementerian itu yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Hukum dan HAM.

Alamsyah mengatakan Ombudsman ingin mengetahui bagaimana proses penyusunan RUU itu hingga terdapat banyak pasal yang menuai perdebatan. Salah satu yang dia maksud adalah rumusan pasal bahwa pemerintah bisa mengubah UU melalui PP atau peraturan pemerintah.

"Kami mengundang dulu, kami mau dengarkan dulu saja, bagaimana sih yang sesungguhnya kok sampai keluar seperti Pasal 170," kata Alamsyah di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2020.

Menurut Alamsyah, Ombudsman ingin menanyakan kepada Kemenkumham bagaimana berlangsungnya proses harmonisasi draf RUU Cipta Kerja itu. Sebagai contoh, Pasal 170 itu bertentangan dengan konstitusi yang menyebut bahwa undang-undang dibuat bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

"Harmonisasi kan ada di Kumham . Itu yang kami akan tanya kenapa sih kok gini? Siapa aja yang terlibat dan apa yang terjadi. Sehingga publik tahu, apakah benar salah ketik?" kata Alamsyah.

Surat undangan itu akan diserahkan pada Senin, 24 Februari mendatang. Adapun pertemuan diagendakan berlangsung pada pekan yang sama.

Menurut Alamsyah, pertemuan akan digelar secara tertutup antara Ombudsman dan dua kementerian itu. "Kami akan lihat supaya nanti jadi catatan ke depan. Yang kedua, ini kan bukti bahwa ketertutupan itu jelek sekali," kata dia.

Pemerintah tengah disorot publik karena tak transparan dalam penyusunan draf RUU Cipta Kerja. Ketika publik menyorot Pasal 170 tersebut, Menteri Koordinator Bidang Polhukam dan Menteri Hukum dan HAM mengatakan pasal itu salah ketik. Belakangan, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan terjadi miskomunikasi terkait pasal tersebut.






Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

1 hari lalu

Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

Kepala Barantan Bambang menjelaskan penahanan 1.619 ton produk hortikultura dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha.


Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

1 hari lalu

Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Kementan menyatakan 1.619 ton produk hortikultura telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman.


1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

6 hari lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

6 hari lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

7 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

7 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

8 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

9 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

9 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

10 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

Ombudsman RI mengaku telah menerima respons dari Kementan soal penahanan 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura di tiga pelabuhan.