Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Bisa Berujung Krisis Seperti 1998

image-gnews
Akademisi Bivitri Susanti, (tengah) memberikan pemaparan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar
Akademisi Bivitri Susanti, (tengah) memberikan pemaparan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pemerintah hanya berfokus menaikkan investasi melalui omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja. Bivitri mengkritik pula sikap pemerintah yang cenderung meminggirkan hal-hal yang bersifat mendasar seperti HAM, lingkungan dan pemberantasan korupsi.

"RUU Cipta Kerja ini kuat sekali untuk menguatkan investasi sehingga meminggirkan soal-soal yang mendasar," kata Bivitri dalam acara diskusi di kawasan Senayan, Sabtu, 22 Februari 2020.

Menurut Bivitri, pendekatan semacam ini hanya akan membuat Indonesia ibarat dibangun di atas pondasi yang rapuh. Ia pun menyebut tak menutup kemungkinan akan terjadi krisis politik dan ekonomi seperti pada 1998.

"Jangan kaget kalau kita mau iya-iya saja terhadap apa yang sekarang disodorkan (omnibus law Cipta Kerja), jangan kaget kalau nanti krisis besar yang bisa berujung pada krisis politik seperti 98 itu terjadi lagi," kata Bivitri.

Ketika Orde Baru, menurut Bivitri, pemerintahan Soeharto meminggirkan tata kelola pemerintahan atau good governance yang baik demi pembangunan. Korupsi pun dibiarkan presiden dikelilingi kroni-kroni.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahayanya, kata Bivitri, pemerintah saat ini cenderung berpikir ke arah sana. Ia menilai sekarang pun sudah terlihat menguatnya kekuasaan di sekitar presiden.

Bivitri juga menyinggung Pasal 166 dan 170 dalam draf RUU Cipta Kerja yang terkesan ingin melakukan pemusatan kekuasaan ke pemerintah pusat. Pasal itu dianggap berbahaya karena ingin mengatur bahwa peraturan daerah bisa diubah melalui peraturan presiden (perpres) dan UU melalui peraturan pemerintah (PP).

Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera ini juga mengungkit soal pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan partai-partai pendukungnya. Cara pikir pemerintah saat ini, kata Bivitri, cenderung meminggirkan pemberantasan korupsi karena dianggap mengganggu investasi.

"Saya bukannya menakut-nakuti, tapi buat saya kalau kita sudah punya pengalaman sejarah ada karakteristik yang bisa kita catat, ya jangan diulang lagi sekarang melalui RUU Cipta Kerja," kata Bivitri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

2 hari lalu

Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

Dwifungsi ABRI merupakan jabatan ganda prajurit TNI dan Polri sehingga mendapatkan jabatan sipil, hal itu muncul pada zaman Orde Baru. Muncul lagi?


Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

3 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia


58 Tahun Lalu Sidang MPRS Putuskan Soeharto Jadi Pejabat Presiden, Dimulainya Orde Baru

6 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
58 Tahun Lalu Sidang MPRS Putuskan Soeharto Jadi Pejabat Presiden, Dimulainya Orde Baru

Pada 12 Maret 1966, MPRS menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967. Ini menandai berakhirnya kekuasaan Sukarno, berganti Orde Baru


Warga Digusur untuk Bangun IKN, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur Teringat Rezim Orde Baru dan Penjajahan Belanda

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Warga Digusur untuk Bangun IKN, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur Teringat Rezim Orde Baru dan Penjajahan Belanda

Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur mengeluarkan lima tuntutan atas pembangunan IKN yang mengambil hak tanah masyarakat adat dan lokal.


Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Penggusuran untuk Pembangunan IKN: Pemerintah Otoriter seperti Orde Baru

6 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan warga yang menolak penggusuran untuk pembangunan IKN. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Penggusuran untuk Pembangunan IKN: Pemerintah Otoriter seperti Orde Baru

Sebanyak 16 organisasi masyarakat sipil menolak penggusuran warga untuk pembangunan IKN. Pemerintah disebut otoriter seperti pemerintah Orde Baru.


Kian Lebar Peluang Jokowi Gabung Golkar, Ridwan Hisyam: Sudah Dari Dulu

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) berfoto bersama sejumlah pengunjung Mal The Park Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 11 Maret 2024. Jokowi menikmati suasana libur panjang Nyepi dan jelang Ramadan 2024 bersama keluarganya di Kota Solo. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kian Lebar Peluang Jokowi Gabung Golkar, Ridwan Hisyam: Sudah Dari Dulu

Ridwan mengatakan, secara pribadi, Jokowi sebetulnya sudah menjadi bagian dari Golkar lebih dari dua dekade silam.


Siapa 3 Jenderal yang Bertemu Sukarno di Istana Bogor Menjelang Supersemar?

7 hari lalu

Soekarno Presiden pertama Indonesia di Jakarta, saat para fotografer meminta waktu untuk memfotonya Presiden Sukarno tersenyum, dengan mengenakan seragam dan topi, sepatu juga kacamata hitam yang menjadi ciri khasnya. Sejarah mencatat sedikitnya Tujuh Kali Soekarno luput, Lolos, Dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, hal yang paling menggemparkan adalah ketika Soekarno melakukan sholat Idhul Adha bersama, tiba tiba seseorang mengeluarkan pistol untuk menembaknya dari jarak dekat, beruntung hal ini gagal. (Getty Images/Jack Garofalo)
Siapa 3 Jenderal yang Bertemu Sukarno di Istana Bogor Menjelang Supersemar?

Kilas balik Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar, ada 3 jenderal yang bertemu Sukarno sebelumnya di Istana Bogor. Siapa mereka?


Sejarawan Sebut Pola Pemilu 2024 Ingatkan Pemilihan Umum Era Orde Baru

9 hari lalu

Warga mengantre untuk melakukan pencoblosan kertas suara saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 024 Wamena Kota, Papua Pegunungan, Sabtu 24 Februari 2024. Sebanyak 94 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan PSU yang dilaksanakan di Distrik Wamena dan Hubikiak. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Sejarawan Sebut Pola Pemilu 2024 Ingatkan Pemilihan Umum Era Orde Baru

Sejumlah pihak mendesak DPR membentuk hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.


53 Tahun Majalah Tempo, Berdiri Meski Berkali-kali Alami Pembredelan dan Teror

13 hari lalu

Goenawan Mohamad dikerumuni wartawan di depan gedung Mahkamah Agung setelah sidang gugatan TEMPO pada Juni 1996. Setelah lengsernya Soeharto pada 1998, majalah Tempo kembali terbit hingga hari ini, bahkan, saat ini Tempo sudah menginjak usianya ke-50. Dok. TEMPO/Rully Kesuma
53 Tahun Majalah Tempo, Berdiri Meski Berkali-kali Alami Pembredelan dan Teror

Hari ini, Majalah Tempo rayakan hari jadinya ke-53. Setidaknya tercatat mengalami dua kali pembredelan pada masa Orde Baru.


Peran 4 Tokoh Deklarasi Ciganjur: Megawati, Gus Dur, Amien Rais, dan Sultan HB X

16 hari lalu

Duduk dari kiri ke kanan: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati dan Amien Rais pada momentum Deklarasi Ciganjur, kediaman Gus Dur, 10 November 1998. (Repro buku Gerak dan Langkah)
Peran 4 Tokoh Deklarasi Ciganjur: Megawati, Gus Dur, Amien Rais, dan Sultan HB X

Simak peran empat tokoh Deklarasi Ciganjur Megawati, Gus Dur, Amien Rais, Sultan HB X untuk mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Berikut 8 pemikirannya.