Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Bisa Berujung Krisis Seperti 1998

Akademisi Bivitri Susanti, (tengah) memberikan pemaparan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pemerintah hanya berfokus menaikkan investasi melalui omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja. Bivitri mengkritik pula sikap pemerintah yang cenderung meminggirkan hal-hal yang bersifat mendasar seperti HAM, lingkungan dan pemberantasan korupsi.

"RUU Cipta Kerja ini kuat sekali untuk menguatkan investasi sehingga meminggirkan soal-soal yang mendasar," kata Bivitri dalam acara diskusi di kawasan Senayan, Sabtu, 22 Februari 2020.

Menurut Bivitri, pendekatan semacam ini hanya akan membuat Indonesia ibarat dibangun di atas pondasi yang rapuh. Ia pun menyebut tak menutup kemungkinan akan terjadi krisis politik dan ekonomi seperti pada 1998.

"Jangan kaget kalau kita mau iya-iya saja terhadap apa yang sekarang disodorkan (omnibus law Cipta Kerja), jangan kaget kalau nanti krisis besar yang bisa berujung pada krisis politik seperti 98 itu terjadi lagi," kata Bivitri.

Ketika Orde Baru, menurut Bivitri, pemerintahan Soeharto meminggirkan tata kelola pemerintahan atau good governance yang baik demi pembangunan. Korupsi pun dibiarkan presiden dikelilingi kroni-kroni.

Bahayanya, kata Bivitri, pemerintah saat ini cenderung berpikir ke arah sana. Ia menilai sekarang pun sudah terlihat menguatnya kekuasaan di sekitar presiden.

Bivitri juga menyinggung Pasal 166 dan 170 dalam draf RUU Cipta Kerja yang terkesan ingin melakukan pemusatan kekuasaan ke pemerintah pusat. Pasal itu dianggap berbahaya karena ingin mengatur bahwa peraturan daerah bisa diubah melalui peraturan presiden (perpres) dan UU melalui peraturan pemerintah (PP).

Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera ini juga mengungkit soal pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan partai-partai pendukungnya. Cara pikir pemerintah saat ini, kata Bivitri, cenderung meminggirkan pemberantasan korupsi karena dianggap mengganggu investasi.

"Saya bukannya menakut-nakuti, tapi buat saya kalau kita sudah punya pengalaman sejarah ada karakteristik yang bisa kita catat, ya jangan diulang lagi sekarang melalui RUU Cipta Kerja," kata Bivitri.






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

1 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

3 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

3 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


Narasi Hiruk-pikuk 30 September 1965 di Novel The Year of Living Dangerously

4 hari lalu

Narasi Hiruk-pikuk 30 September 1965 di Novel The Year of Living Dangerously

Indonesia punya kisah pilu selalu disebut di 30 September. Penulis Christopher Koch menulisnya sebagai latar novel The Year of Living Dangerously.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

5 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

5 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


123 Tahun Daud Beureueh: Pejuang Kemerdekaan yang Memberontak

9 hari lalu

123 Tahun Daud Beureueh: Pejuang Kemerdekaan yang Memberontak

Daud Beureueh seorang pejuang kemerdekaan yang kemudian melakukan pemberontakan karena tak puas dengan kinerja Presiden Soekarno.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

10 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

12 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

14 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law