Pengamat Hukum: Banyak Negara Kapok Pakai Omnibus Law

Sejumlah pengunjukrasa yang tergabung dalam PMB (Persatuan Mahasiswa Banten) berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Rabu 12 Februari 2020. Mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok serta membatalkan rencana pengesahan RUU Omnibus Law. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Andi Syafrani mengatakan banyak negara sebenarnya sudah kapok menggunakan model omnibus law.

Andi mengatakan omnibus law ini biasanya dipakai di negara-negara dengan sistem common law, sedangkan Indonesia menganut sistem civil law. Negara-negara yang kapok itu menganggap proses pembuatan omnibus law jauh dari proses demokrasi yang deliberatif atau deliberative democracy.

"Bahkan mereka nyebut model omnibus ini undemocratic (tidak demokratis)," kata Andi dalam diskusi membahas omnibus law di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2020.

Alasannya, kata Andi, sering kali tak ada cukup waktu untuk membahas hukum dan bernegosiasi terhadap aspek-aspek yang penting di sana, baik itu dengan publik dan kepada pembuat hukum. Dewan Perwakilan Rakyat di negara-negara tersebut terkesan dipaksa untuk membahas dan menyetujui usulan undang-undang omnibus ini.

"Jadi legislatif itu semacam di-faith accomply, ini loh kami punya UU tebel begini, kalian tolong selesaikan dalam waktu cepat," kata Andi.

Andi mengatakan omnibus law ini biasanya juga sukses dibuat di negara-negara dengan latar belakang politik tertentu. Yang pertama adalah adanya dukungan kuat kepada pengusul.

Di negara dengan sistem presidensial kuat yang didukung mayoritas parlemen, Andi menyebut omnibus law ini berpotensi sukses.

Kedua, ada ancaman di luar politik yang dijadikan alasan bahwa omnibus law ini penting, yakni kondisi ekonomi. Ketiga, ancaman ekonomi ini membuat pemerintah merasa berkejaran dengan waktu sehingga omnibus law harus segera dibuat.

Andi menuturkan, istilah omnibus law ini secara teoritik sudah ada sejak akhir abad 19, yakni pada 1888. Namun omnibus law baru digunakan secara implementatif di Amerika Serikat pada 1950, yakni The Omnibus Appropriations Act.

Pemerintah Indonesia tengah menggagas tiga omnibus law, yakni RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan dan RUU Ibu Kota Negara. RUU Cipta Kerja yang drafnya telah diserahkan kepada DPR menuai kritik karena dinilai hanya memberikan karpet merah kepada pengusaha, tetapi merugikan buruh dan pekerja.






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

7 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

8 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

9 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

10 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

11 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

15 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

18 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

20 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law


Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

27 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

Partai Buruh akan menggelar demo tolak kenaikan BBM serentak di 34 provinsi pada hari ini.


Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

34 hari lalu

Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

Penghapusan pasal tunjangan profesi guru di RUU Sisdiknas telah melukai rasa keadilan para pendidik